JAKARTA – Setelah 96 tahun Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kebangsaan Indonesia terasa mulai memudar. Karena itu, kata Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, semangat kebangsaan harus terus direvitalisasi, dibangun dan diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Pontjo saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-14 Aliansi Kebangsaan yang digelar di Jakarta pada Selasa (29/10/2024). Hadir Menteri Agama Nazarudin Umar, pengusaha Aburizal Bakrie, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof. Daniel Murdiyarso, Ketua KADIN Anindya Bakrie dan lainnya.
Menurut Pontjo, perkembangan lingkungan berubah sangat dinamis. Hal ini bisa dilihat dari adanya upaya penghancuran nilai, budaya, perusakan moral generasi muda, penghancuran ekonomi, politik dan bidang nasional lainnya. “Inilah yang disebut sebagai peperangan modern yang lebih menekankan pada penggunaan senjata non militer,” kata Pontjo.
Untuk membangun kebangsaan dalam perkembangan lingkungan seperti itu, lanjut Pontjo, sudah seharusnya pembangunan manusia menjadi pusat perhatian. Tentunya harus didukung oleh pembangunan dimensi lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, keamanan dan wilayah.
Diakui Pontjo, paradigma pembangunan saat ini memang sudah mengarah menjadi people centered development yang menempatkan manusia sebagai subyek, actor, pengendali maupun penerima manfaat pembangunan itu sendiri. Dengan demikian ukuran keberhasilan Pembangunan nasional tidak saja ditentukan oleh ukuran-ukuran ekonomi seperti angka pertumbuhan, income per capita dan lainnya tetapi lebih penting adalah ukuran Pembangunan manusia antara lain Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).
Bahwa pembangunan menuntut pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang lebih tinggi adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Namun pembangunan yang mereduksi nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indicator pembangunan justeru mereduksi makna pembangunan itu sendiri.
“Harus diakui bahwa pembangunan manusia relative tertinggal dibanding pembangunan bidang lain seperti infrastruktur, ekonomi, politik dan lainnya. Hal ini bis akita lihat dari indeks pembangunan manusia,” jelas Pontjo.
Publikasi UNDP pada November 2023 menunjukkan IPM Indonesia berada pada skor 74,39 yang menempatkan Indonesia pada urusan ke-112 dari 193 negara yang diteliti.
Pontjo mengingatkan hakekat pembangunan harus dipahami sebagai gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu peradaban bangsa berdasarkan Pancasila yang sudah ditasbihkan sebagai dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, norma dasar, ideologi negara dan kepribadian bangsa Indonesia.
Namun sayangnya lanjut Pontjo, Pancasila belum dikembangkan dari keyakinan (mitos) menjadi pengetahuan (logos) dan belum diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata (etos). Belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan menjadi ideologi kerja (working ideology) dalam praksis pembangunan yang memandu kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila belum dijadikan sebagai kerangka paradigmatic dalam pembangunan nasional.
Menyadari kenyataan tersebut, Aliansi Kebangsaan bekerja sama dengan Forum Rektor, AIPI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPPI, HIMPI dan media Kompas, sudah tiga tahun ini mencoba mengembangkan kerangka operasional (paradigma) pembangunan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila dalam tiga ranah kehidupan sosial yaitu ranah mental kultural (tata nilai), ranah institusional political (tata Kelola) dan ranah material teknological (tata sejahtera).
Pada peringatan HUT ke-14, Aliansi Kebangsaan berfokus pada ranah tata sejahtera dengan mengambil tema Transformasi Perekonomian Indonesia melalui Ekonomi Pengetahuan menuju Kemakmuran yang Inklusif. Tema ini diakui Pontjo penting untuk diangkat mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai keunggulan komparatif bangsa, namun sampai saat ini belum mampu memberikan nilai tambah menjadi keunggulan kompetitif dan mensejahterakan rakyat Indonesia. (*/fs)
Komentar