DEPOK – Kritik keras dan teguran disampaikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok terkait banyaknya Kepala Dinas (Kadis) Depok yang ada tidak menghadiri sidang paripurna yang digelar hingga sore.
“Ketidakhadiran para kepala dinas menunjukkan lemahnya komitmen dan etika kerja sebagai aparatur pemerintah daerah karena ke tidak hadir mereka dalam rapat paripurna penting di DPRD Kota Depok,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok, Babai Suhaimi, Senin (10/11).
Rapat paripurna dengan agenda Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baru-baru ini.
Menurut dia, rapat tersebut membahas agenda penting yang membutuhkan kehadiran pihak eksekutif, khususnya dinas terkait yang menjadi pengusul dan pelaksana kebijakan.
“Saya menyayangkan perilaku kepala dinas. Apabila Pak Wali Kota terus membiarkan pola kerja seperti ini, bagaimana moto Depok Maju, Berbudaya dan Sejahtera bisa terwujud?” ujarnya dari Fraksi Fartai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Para kepala dinas seharusnya menghargai proses pembahasan yang dilakukan bersama DPRD, terutama dalam rapat-rapat paripurna yang menjadi forum resmi antara eksekutif dan legislatif.
“Mereka yang mengusulkan, mereka yang mengerjakan. Seharusnya mereka hadir dan menghargai dan diundang berulang kali tidak datang, apalagi sampai dua kali berturut-turut, ya sudah, ganti atau pecat saja. Kenapa harus takut?” tegasnya.
Wali Kota Depok Supian Suri, bersikap tegas terhadap bawahannya agar tata kelola pemerintahan berjalan disiplin, profesional, dan saling menghargai antara lembaga legislatif dan eksekutif, katanya. (anton/fs)
Komentar