JAKARTA – Sebanyak 1.172 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan sidang pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (4/2/2025). Agendanya pembacaan putusan sela (dismissal).
Kepolisian melakukan pola pengamanan yang ketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi. “1.172 Personel diturunkan guna mengantisipasi gangguan keamanan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Condro, Selasa (4/2/2025), dalam keterangannya yang didapat media ini.
Pengamanan dilakukan baik di dalam gedung MK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat maupun di sekitar Silang Monas untuk memastikan sidang berlangsung aman dan kondusif. “Seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Ribuan personel Polri disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar MK. Dipastikan Kombes Susatyo, personel yang terlibat dalam pengamanan di MK tidak ada yang membawa senjata api.
Selain pengamanan fisik, pola pengaturan lalu lintas juga diterapkan guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang. Sidang pleno dengan agenda putusan sela ini menjadi bagian dari proses hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2024.
Sebab, setiap keputusan yang diambil Majelis Hakim MK dalam tahap ini akan menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut atau tidak.
Kepada seluruh pihak diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. (*/omi)
Komentar