oleh

Pemkot Bogor Tunda Lelang Proyek Revitalisasi Gedung Kesenian Kemuning Gading

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor menunda lelang proyek revitalisasi Gedung Kesenian Kemuning Gading yang sebelumnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9,3 miliar. Penundaan dilakukan setelah ditemukan kerusakan struktur cukup parah pada bangunan yang berdiri sejak 1960-an tersebut.

Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan, keputusan ini diambil untuk memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko kerugian negara di kemudian hari.

Retakan ditemukan hampir di setiap dinding bangunan, sehingga diperlukan kajian teknis menyeluruh sebelum proyek dilanjutkan. “Untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar atau risiko kegagalan konstruksi di masa depan, proyek ditunda sampai kajian teknis selesai,” ujar Dedie, dikutip media ini, Selasa (3/3/2026).

Revitalisasi Gedung Kemuning Gading sebelumnya masuk dalam daftar proyek strategis daerah. Dengan pagu anggaran Rp9,3 miliar, pemerintah berencana melakukan pembaruan besar, terutama pada interior lantai dua yang akan disulap menjadi fasilitas pertunjukan modern dan representatif.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor menyebut, proyek ini dirancang bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gedung tersebut ditargetkan menjadi pusat seni pertunjukan unggulan, menarik event skala regional hingga nasional, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Jika kajian teknis menyatakan bangunan masih layak diperkuat dan direvitalisasi, perbaikan struktur justru berpotensi meningkatkan nilai aset daerah.

Selain memperpanjang usia bangunan, revitalisasi juga membuka peluang peningkatan okupansi acara, penyewaan gedung, hingga kolaborasi dengan komunitas seni dan pelaku industri kreatif.

Namun demikian, Pemkot Bogor menegaskan aspek keamanan konstruksi menjadi prioritas utama sebelum anggaran Rp9,3 miliar tersebut direalisasikan.

Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal serta tidak menimbulkan beban anggaran tambahan akibat potensi kegagalan struktur di masa mendatang. (*/yopy)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *