oleh

Pembebasan Lahan Proyek Underpass Jalan Raya Dewi Sartika Depok Terus Dikebut

POSKOTA.CO – Pemerinrahan Kota Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) setempat terus mengebut menyelesaikan proses pembebasan lahan tahap I milik warga yang terkena proyek Underpass di Jaan Raya Dewi Sartika, Kelurahan Depok, Pancoran Mas.

“Kami terus melakukan pendekatan untuk membebaskan lahan milik warga yang terkena proyek Underpass Jalan Raya Dewi Sartika tahap I yang ditargetkan selesai bulan Desember 2020 mendatang sambil menunggu peta bidang tanah dari BPN Depok,” kata Kepala Disrumkim Kota Depok Dudi Mi’raz, Rabu (21/10/2020).

Kegiatan pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan Underpass Jalan Raya Dewi Sartika Depok masih ada sembilan bidang tanah milik warga yang belum menyerahkan foto kopi sertifikat tanah khususnya di sekitar Jalan Raya Kartini dan Jalan Raya Margonda.

Bila ini sudah lengkap peta bidang tanah muncul, akan diumumkan oleh BPN Depok, ujar Dudi, kemudian pihak Pemkot Depok hanya melakukan tahapan persiapan dan pembayaran tanah yang terkena proyek tersebut.

“Untuk tahap I pembebasan lahan mencapai nilai Rp59,5 miliar, dan kemudian dilanjutkan tahap II yang rencananya dilakukan tahun 2021 mendatang,” tuturnya.

Menurut Dudi, penyelesaian proses pembebasan lahan yang terdampak atau terkena proyek underpass pintu perlintasan kereta api Jalan Raya Dewi Sartika Depok diharapkan selesai semua pada Maret 2021 mendatang. Setelah semua ganti rugi selesai langsung dilakukan pekerjaan fisik oleh Provinsi Jawa Barat walaupun masih di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan, proyek pembangunan underpass pintu rel kereta Jalan Raya Dewi Sartika, Depok sangat dibutuhkan mengatasi kemacetan dan padatnya jam kereta commuter Jakarta-Bogor melintas.

“Tidak hanya Underpass Jalan Raya Dewi Sartika, namun Provinsi Jabar bersama Kota Depok dan Kabupaten Bogor juga membangun underpass pintu perlintasan Citayam,” tuturnya seraya menambahkan, semua sudah memiliki DED tinggal pembebasan dan pelaksanaan, namun karena Covid-19 agak tersendat. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *