JAKARTA – Wabah DBD sedang meningkat kasusnya di Jakarta Barat, hingga 26 Maret 2024 tercatat jumlah penderita mencapai 716 kasus dan merupakan jumlah tertinggi di DKI Jakarta. Tingginya kasus tersebut, Walikota Jakarta Barat dituntut harus lebih serius melakukan penanggulangan dan memerangi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.
Hal ini disampaikan oleh ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Jakbar, Hendra dalam siaran persnya di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/3) malam. “Walikota Uus Kuswanto harus lebih serius dalam menyikapi tingginya angka DBD di Jakbar, sebagaimana telah dicontohkan para walikota lainnya yang cepat tanggap terhadap DBD, ” tegas Hendra.
Seharusnya Walikota Jakarta Barat harus lebih sigap dan bergerak cepat untuk mengkoordinasikan jajarannya dalam menyikapi tingginya angka DBD di Jakbar. Hendra menambahkan, Walikota Jakbar harus segera mengkoordinasikan bidang Kesra, kemasyarakatan dan SDM, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Kepala Suku Dinas Kesehatan beserta jajarannya, Kaban Linmas kota Jakarta Barat, Camat dan Lurah untuk bergerak bersama-sama menanggulangi wabah tersebut,” tegas Hendra.
Menurutnya banyak perumahan mewah dan perkantoran elite di Jakbar yang tak tersentuh untuk diperiksa jentik nyamuknya. “Padahal potensi jentik di perumahan mewah itu lumayan besar dimana mereka memiliki jambangan bunga di pekarangannya, aquarium, dispenser, kolam ikan, dan kolam renang,” papar Hendra. Kesulitannya adalah izin yang ketat dan cenderung menolak jika akan diperiksa jentik nyamuk, sehingga butuh peran walikota agar perumahan mewah dan perkantoran elit mematuhi aturan untuk diperiksa jentik nyamuknya.
“Walikota harus proaktif dan butuh terobosan dalam menyempurnakan kegiatsn pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di wilayahnya,” tegas Hendra. Ia meminta kepada Walikota Jakbar untuk mengeluarkan imbauan kepada warga di perumahan mewah dan perkantoran elit untuk bisa menjadi jumantik mandiri. (jo)
Komentar