JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung diingatkan agar teliti dalam merencanakan perombakan jabatan, terutama di jajaran dua. Ketua Jaringan Warga Kota Jakarta (Jaga Kota) Ahmad Damasari meminta pejabat yang tersenggol kasus dugaan penyalahgunaan wewenang agar diganti dengan SDM yang mumpuni dan bersih.
Salah satu yang disorot Jaga Kota adalah Kepala Dinas Sosial Premi Lasari yang menduduki jabatan tersebut sejak era Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, Premi berpeluang memberatkan Pramono Anung dalam menunaikan janji-janji politiknya. “Sudah saatnya Pramono bersih-bersih kabinet agar bisa lari kencang,” kata Ahmad Damasari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/3).
Apalagi, nama Kepala Dinas Sosial tersebut pernah tersenggol kasus dugaan korupsi beras bansos di era Covid-19 tahun anggaran 2020. Dugaan korupsi dana bansos Covid-19 sebesar Rp 2,85 triliun itu berawal dari penemuan tumpukan beras rusak di gudang Pulogadung yang diduga berasal dari paket bansos.
Dugaan korupsi bansos ini dibeberkan oleh seorang pegiat sosial media, Rudi Valinka, melalui sebuah utas atau thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023. Menurut Rudi, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.
Ahmad Damasari juga mengaku mendapat bocoran ada anggota DPRD DKJ yang sedang bergerilya melobi Pramono Anung dan Rano Karno agar kepala dinas tersebut dipertahankan atau dimutasi ke tempat yang setara. “Pramono harus tegak lurus. Kalau nggak mampu ya ganti,” pungkas Ahmad
Jaringan Warga Kota Jakarta (Jaga Kota) relawan pendukung Pram dan Doel dalam pilkada 2024 kemarin meminta perombakan kabinet harus memprioritaskan SDM bersih dan mumpuni. “Di lingkungan Pemprov Jakarta masih banyak SDM yang bagus namun belum mendapat kesempatan menjabat di posisi strategis,” tandasnya.
“Sudah saatnya Jakarta bersih-bersih di tingkat eselon dua yang berpotensi mengganggu kinerja gubernur. Karena jika ada SDM yang berperkara dengan hukum dapat memberatkan kerja Pram dan Doel,” desak Damasari.
Menurut Damasari, kadis ini juga sering melakukan tindakan indisipliner dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. “Seringkali kadis tidak ada di kantornya dan pernah kedapatan main tenis di jam kantor sampai sore,” jelas Damasari. Menurutnya, Premi juga diduga membangun kronis-isme dengan anggota Dewan untuk mempertahankan jabatannya selama ini.
“Bahkan diduga saat ini ada anggota dewan yang sedang gerilya di gubernur dan wakil gubernur agar kadis dipertahankan atau pindah pada posisi jabatan penting lainnya” pungkas Damasari. (jo)
Komentar