POSKOTA.CO – Kinerja program 100 hari kerja Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma dinilai publik lamban. Kritikan tersebut dilontarkan mantan Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat, Ferry Iswan terutama tentang penempatan jabatan pamong lurah yang kosong sejak 2 tahun lalu dan hingga saat ini terhitung ada 5 jabatan lurah di Jakarta Pusat yang kosong diantaranya, Bungur, Gunung Sahari Selatan, Duri Pulo, Kebon Kacang dan Sumur Batu, kekosongan jabatan di 5 kelurahan karena pensiun dan tutup usia.
Menurut tokoh masyarakat Jakarta Pusat yang juga mantan Dekot Jakarta Pusat, Ferry Iswan mengkritisi habis tentang kepemimpinan Wali Kota Jakarta Pusat, karena selain dikelilingi pejabat senior di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat yang dampaknya lamban mengekspresikan kebijakan dalam menjalankan roda Pemerintahan di wilayah Jakarta Pusat.
“Kegiatan nya lebih banyak tentang kegiatan seremonial. Padahal masih banyak yang seharusnya dibenahi Wali Kota terutama jabatan pamong lurah yang kosong hingga 2 tahun ini. Sehingga di wilayah berantakan,” tegas Fery Iswan, Jumat (14/5/2021) malam.
Lanjut dia berharap, supaya kinerja Wali Kota Jakarta Pusat lebih ekspresif, greget dan leluasa dalam mensosialisasikan kebijakan program Pemprov DKI Jakarta.
dalam mensosialisasikan kebijakan program Pemprov DKI Jakarta para pejabat senior harus dievaluasi, contohnya tentang pelayanan warga yang terhambat karena lima pamong lurah hingga dua tahun ini dibiarkan kosong dampaknya wilayah kusut dan berantakan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu seirma dengan Ferry Iswan bahwa kegiatan Wali Kota Jakarta Pusat lebih banyak seremonial. Padahal jika dibandingkan permasalahan di wilayah Jakarta Pusat banyak yang harus dilakukan pembenahan secara fokus seperti kesemrawutan kawasan Tanah Abang yang kian hari semakin kusut dan awut-awutan tanpa ada evaluasi yakni masalah transportasi dan Pedagang Kali Lima (PK5).
“Dari dulu tidak ada perubahan, kawasan Tanah Abang semrawut dan awut-awutan seperti tidak ada upaya dari Pemkot Jakarta Pusat dalam melakukan evaluasi. Memang beda zaman Gubernur nya Ahok dengan zaman Gubernur yang sekarang ini,” jelas Victor.
Selain itu, Victor juga membeberkan tentang menjamurnya pembangunan bermasalah di wilayah Jakarta Pusat dibiarkan tambah liar. “Catatan buat Gubernur Anies, dan Wali Kota Jakarta Pusat, bahwa kinerja petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) di tingkat kecamatan hingga Suku Dinas (Sudin) selama ini kerjanya hanya mencari pundi-pundi keuntungan dari pembangunan bermasalah,” ungkapnya.
Seperti pembangunan yang sudah dibongkar Satpol PP, kata Victor lalu disegel dan pengawasan nya dikembalikan kepada petugas CKTRP. “Fakta yang terjadi di lapangan bangunan ini bisa selesai dibangun, walaupun disegel. Ironis nya lagi pembangunan bermasalah ini tidak menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sangat luar biasa sekali praktik system berjemaah dan sudah bukan menjadi rahasia lagi,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Dekot Jakarta Pusat, Ardy Purnawan Sani mengakui, memang ada benar nya apa yang diungkapkan Ferry Iswan, bahwa masih banyak temuan di lapangan. Oleh karena itu, untuk memenuhi respon cepat dalam menjalankan perintah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, jajaran Pemkot Jakarta Pusat harus bekerja keras dengan berkolaborasi antara Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat.
“Bangunlah sinergitas dan berkoordinasi lebih komunikatif untuk mengatasi dan menjawab permasalahan di wilayah. Tugas pemimpin itu, ya harus merangkul dan berkoordinasi dengan baik. Sehingga, visi dan misi Gubernur Anies yaitu tentang Maju Kota nya dan Bahagia Warga nya terjawab,” ungkap Ardy Purnawan Sani yang juga tokoh pemuda yang lahir di Tanah Abang. (van/sir)
Komentar