oleh

Pelanggar Larangan Mudik Lebaran Bakal Dikarantina 5 Hari, Biaya Tanggung Sendiri

POSKOTA.CO – Warga Kota Bekasi yang balik Lebaran dari daerah asal, tanpa dokumen administrasi perjalanan akan dikenakan hukum karantina selama 5 x 24 jam, sementara biaya selama karantina dibebankan kepada pelanggar itu sendiri.

Hal tersebut termaktub dalam Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Trasformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 443.1/569/Set-Covid-19 tanggal 3 April 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid Tingkat RT/RW pada Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani oleh Dr Rahmat Effendi, yang juga Wali Kota Bekasi.

Dijelaskan pada diktum keempat ayat e; apabila terdapat warga yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi pe{alanan tertentu, maka Lurah melalui posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5X24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;

Pada ayat f, masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada keterangan di atas, maka harus menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri pelaku perjalanan;

Sementara pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana Diktum keempat dilakukan dengan Pos Komando (posko) di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW di wilayah Kota
Bekasi dalam upaya Penanganan Covid -19 dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran, Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi, Kepala Puskesmas, RW/RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Relawan lainnya di wilayah Kota Bekasi.

Mengenai larangan mudik pada Idul Fitri 1442 H/2021 dikecualikan untuk:
a. Orang yang BUMN/BUMD, Polri, TNI, Pegawai Swasta;
b. Kunjungan keluarga sakit;
c. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal dibuktikan dengan surat kematian;
d. Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping);
e. Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping);
f. Pelayanan kesehatan darurat.

Hal tersebut termatub pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 551.1/Kep.228-Dishub/V/2021 tertanggal 3 Mei 2021 tentang Pedoman Izin Keluar Bagi Warga Kota Bekasi pada Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani Wali Kota Bekasi, Dr Rahmat Effendi.

Selanjutnya dijelaskan Dishub Kota Bekasi dapat memberikan surat izin keluar dengan syarat sebagai berikut:

a. Surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah berlaku untuk perjalanan dinas dan/atau bekerja sebagaimana diktum keempat point a.
b. Surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW tempat tinggalnya serta mendapat legalisir dari Kelurahan;
C. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai sesuai alasan kepentingan berpergian;
d. Surat keterangan hasil rapid test antigen/swab test (berlaku 1×24 jam) sebelum keberangkatan yang dibuktikan dengan stempel basah. [sir]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *