oleh

Tuduhan Tanpa Bukti Kepada Presma Terpilih UIN Jakarta

-Kampus-1.617 views

POSKOTA.CO – Pesta demokrasi kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM), yang mana hal itu melibatkan seluruh mahasiswa ikut andil untuk meramaikan dan memberikan hak suaranya terhadap calon pemimpin yang didukungnya.

Dalam Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa), mulai dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), hingga ke tataran tertinggi yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema U). Voting dilakukan pada Tanggal 1 Desember 2020 menentukan siapa yang layak untuk memimpin kampus, poling suara tertinggi diperoleh Pasangan calan Tubagus Agnia dan Pebri Nurayati.

Setelah beberapa hari usai pemilihan ada sekelompok oposisi yang mengajukan tuntutan dan penyebaran isu, bahwasanya Tubagus Agnia dituduh melakukan penipuan publik. Sehingga ada pembentukan tim etik dan mengeluarkan Surat Keputusan bahwasanya Tubagus Agnia di skorsing selama dua semester tidak boleh mengikuti organisasi intra kampus.

Melihat dari permasalahan itu dinilai tidak prosedural dan terindikasi melakukan keputusan sepihak dari kelompok mereka sendiri, yang mana kelompok tersebut terdiri dari Tim Pemenangan Syifa Nurda – Irfan Abdillah dan jajaran dosen yang ingin menjatuhkan pasangan calon Tubagus Agnia dan Pebri. Begitupun kami menilai bahwa ada ikut campur tangan dekan Fakultas Adab dan Humaniora yang telah mengeluarkan SK.

Laporan bahwa Tubagus Agnia melakukan penipuan tidak berdasar dan tidak cukup bukti, oleh karena itu pelaporan dan pengeluaran SK tersebut hanya permainan politik yang dilakukan sekelompok orang untuk menjatuhkan Tubagus Agnia.

Dengan begitu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora telah melanggar Pasal 9 ayat 2 Keputusan Rektor Nomor 469 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa yang berbunyi “Pemeriksaan terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa diterima.

Penjelasan dari pasal 9 ayat 2 diatas adalah: bahwa surat laporan yang perihalnya surat permohonan pembentukan Mahkamah Etik dan Penangguhan surat keputusan penetapan Calon DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terpilih tahun 2020, tidak ada bukti permulaan yang membuktikan kepada terlapor “ Tubagus Agnia Wiramulyana” melakukan pemalsuan nilai atau dokumen akademik.

Pasal 9 ayat 3 Keputusan Rektor Nomor 469 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa yang berbunyi Pemeriksaan terhadap pelaku terduga pelanggaran kode etik mahasiswa dan saksi-saksi dilakukan selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah laporan diterima.

Dan juga Pasal 5 angka 16 Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 469 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa mengatur mengenai salah satu bentuk pelanggaran kode etik, yaitu memalsukan nilai. Dalam menafsirkan suatu tindakan baik suatu tindak pidana maupun pelanggaran harus dapat terpenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam hal ini unsur objektif yang harus dipenuhi adanya unsur melawan hukum dan unsur subjektif yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kepada keterangan dari Dr. Darsita Suparno,M.Hum yang menjabat Ketua Program Studi Tarjamah bahwa cleansing nilai adalah sesuatu yang lumrah dan biasa dilakukan di Prodi Tarjamah. Tidak ada suatu bentuk aturan tertulis yang melarang adanya tindakan cleansing nilai yang diajukan oleh mahasiswa. Bahwa cleansing nilai dapat dikatakan sebagai bentuk diskresi pejabat tata usaha negara yang bertujuan melancarkan penyelenggaraan akademik dan mengisi kekosongan hukum dari praktik permohonan cleansing nilai yang sudah berjalan di Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi saudara Terlapor dalam hal ini adalah Sdr Tubagus Agnia Wiramulyana sama sekali tidak melanggar hukum, sehingga tidak terpenuhi unsur melawan hukum.

Oleh karena itu kami meminta kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menerbitkan Keputusan Rektor yang isinya membatalkan Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora karena tidak beralasan menurut hukum dan cacat demi hukum.
2. Menerbitkan Keputusan Rektor dengan ketentuan merehabilitasi nama baik dan hak-hak Terlapor sebagai Mahasiswa.
3. Apabila point (1) dan (2) tidak ditindak lanjuti, maka kami akan melaporkan ke pihak-pihak terkait. (rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *