oleh

Terdakwa TPPU Rp15 Miliar Dituntut 2 Tahun, Agus Panahatan: Jaksa Tidak Mendukung Gerakan Pemerintah

POSKOTA.CO – Tuntutan dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dyofa Yudhistira SH terhadap terdakwa TPPU Gulabray Narandas Keswan tidak menunjukan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Hal tersebut diungkap praktisi hukum sekaligus kuasa hukum korban, Agus Panahatan Panjaitan SH menanggapi tuntutan JPU atas terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp15 miliar yang dilakukan bapak dan anaknya Amar Kumar Keswani alias Latif Assegaf (DPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sebagai pengacara  negara seharusnya Jaksa mendukung gerakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bukan malah sebaliknya memberikan tuntutan rendah.

“Kalau Jaksa nuntut rendah begini bagaimana pemerintah bisa menekan tindak pidana pencucian uang. Bayangkan semua fakta sidang terdakwa mengakui menampung uang belasan miliar dari anaknya Amar Kumar Keswani alias Latif Assegaf, kemudian diubah dari rupiah ke dollar dan tindakan tersebut dilakukan berulang kali.  Selain itu uang kejahatan  juga untuk membangun rumah terdakwa.

Dikatakannya, tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum adalah tuntutan yang sangat tidak relevan baik terhadap dakwaan maupun fakta persidangan.

Sebagai Law enforcement (penegak hukum) Agus menilai tuntutan Jaksa menunjukkan suatu keraguan dalam hal memberikan suatu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa.

Awalnya, sebagai korban berharap banyak kepada JPU Dyofa Yudhistira SH bahwa terdakwa bisa dihukum diatas 5 tahun penjara sesuai dengan pasal TPPU yang didakwakan,  karena fakta persidangan terdakwa mengakui semua perbuatannya telah melakukan TPPU.

Dalam dakwaannya, JPU membacakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 3 UU TPPU nomor 8 tahun 2010 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 20 tahun.

Namun saat membacakan tuntutan, JPU Dyofa Yudhistira SH hanya menuntut 2 tahun tanpa adanya pertimbangan yuridis serta tidak adanya hal-hal yang meringankan terdakwa.

“Ada apa ini. Hal ini sangat tidak masuk akal, baik logika umum juga logika hukum yang dikenal dengan ex nihilo nihili fit (yang tidak ada menjadi ada),” terang Agus.

Agus berpendapat, mengingat tuntutan yang diprakarsai oleh JPU dapat dipandang sebagai ujung tombak korban dalam mencapai sebuah keadilan yg telah disediakan oleh pengadilan, namun nyatanya terhadap tuntutan jaksa tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang menjadi kenyataan (das sein).

“Saya berpikir tuntutan JPU tersebut sangat terlihat keraguan serta tidak objektif dalam memberikan hukuman. Terlebih lagi tuntutan tersebut sama sekali tidak membantu pihak korban dengan tidak memikirkan tercapainya asas kemanfaatan dan asas ganti rugi,” Ucap Penasehat Hukum korban.

Menurutnya, dampak tuntutan yang sangat tidak menjunjung keadilan bagi korban turut menyebabkan  Pasal 3 UU TPPU nomor 8 tahun 2010 yang telah didakwakan dan menjadi dasar berlangsungnya persidangan ini sama saja desuetude yang artinya pasal itu menjadi basi.

Sebelumnya, Gulabray warga Indonesia keturunan Pakistan tingal di Jalan Gunung Sahari ini  dituntut oleh Jaksa Dyofa Yudhistira SH dua tahun penjara denda 100 juta subsider tiga bulan penjara karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan ikut menikmati hasil uang transferan aliran dana kejahatan yang dilakukan anaknya Amar Khumar.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo Pasal 55 dan 64 KUHP,” ucap jaksa di hadapan majelis hakim yang diketuai Dodong Iman Rusdani SH MH

Menurut jaksa perbuatan ini dilakukan sejak Oktober hingga Desember 2019. Ketika itu anaknya yang bekerja di PT Tunas Maju Trasporindo (TMT) mengakali perusahaan seakan mendapat order boneka, laptop, karpet dan barang elektronik lainnya.

Atas order ini, terdakwa minta kepada PT TMT sebagai perusahaan importir untuk mentransfer dana sebesar Rp13,5 miliar dalam beberapa kali. Namun faktanya barangnya tidak ada sama sekali. (d)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *