oleh

Pembela Kasus Penipuan Bisnis Biji Plastik Tolak Pasal TPPU

POSKOTA.CO – Tim kuasa hukum terdakwa Julio Susanto dalam kasus penipuan bisnis biji plastik menolak kliennya didakwa melanggar pasal Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kuasa hukum terdakwa, Feri Amarhoseya dan Occa menyampaikan hal itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/10/2020). Menurutnya dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak tepat menerapkan Pasal TPPU terhadap kliennya. Hal ini juga dibuktikan dengan keterangan saksi ahli Prof DR. Edward Omar Sharif Hieariej, SH, M.Hum.

“Ya, untuk itu kami mohon keterangan ahli ini bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, Yang Mulia, ” ucap Feri kepada Majelis Hakim diketuai Fahzal Hendri.

Dalam keterangannya, Dosen Fakultas Hukum Universita Gajah Mada, Jokjakarta ini menyebutkan kalau ada perbuatan pidana pada ranah hukum perdata maka harus dibuktikan dulu di ranah perdatanya dengan gugatan wanprestasi.

“Jadi apabila dalam satu perkara perdata diduga ada unsur pidananya, seharusnya ajukan lebih dahulu gugatan perdatanya. Dan yang terpenting, pastikan dulu  apakah benar-benar ada unsur pidananya,” ucap saksi yang juga sebagai staf ahli Kepresidenan sambil menyebutkan untuk penerapan UU TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan unsur penipuan atau penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP.

Jaksa Irfano dalam dakwaannya menyebutkan perbutan terdakwa yang bekerja sebagai Sales Marketing di PT Tunas Jaya Maju (TJM) yang begerak di pengolahan biji plastik ini dilakukan antara Februari hingga Juni 2019. Sejak kurun waktu tersebut, antara PT TJM dengan PT Indonesia Sea (IS) menjalin bisnis hingga pada akhirnya PT IS merasa ditipu dari pembayaran 30 bilyet giro senilai Rp 5,6 miliar dari sisa pembayaran yang tidak dapat dicairkan. Untuk itu jaksa menduduh terdakwa melanggar Pasal 378, 372 KUHP dan  Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU.

Menurut ahli, seorang yang bertugas sebagai marketing merupakan tanggung jawab perusahaan tempat ia bekerja. Bila ada permasalahan dengan mitra bisnis terkait dengan hubungan kerja, tidak bisa dipertanggung-jawaban hanya  kepada pribadi seseorang marketing saja.

“Untuk itu berhati-hatilah dalam penggunaan pasal 378, 372 dan 263 KUHP karena sering timbul hubungan keperdataan,” ucap ahli seraya menyebutkan dalam bisnis tersebut sudah ada pembayaran Rp 9 miliar dan kekurangannya berupa 30 bilyet giro sebagai jaminan.

Menurutnya dengan memberikan bilyet giro,  berarti sudah ada itikad baik karena hal ini merupakan sebagai jaminan hutang dalam jangka waktu 30 hari atas kesepakatan bersama.

Pada sidang sebelumnya jaksa sudah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi ahli, namun karena tidak ada, maka kini giliran kuasa hukum terdakwa yang mengajukan ahli untuk menguji pasal-pasal yang dituduhkan pada kliennya. (Fery/BW)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *