oleh

Hakim PN Jakpus Bakal Dilaporkan ke KY terkait Dugaan Konflik Interes

POSKOTA. CO – Tim kuasa hukum pelapor kasus penipuan dan penggelapan dana pinjaman ratusan miliar rupiah berencana akan melaporkan MJ, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena keberadaan atas penunjukan hakim tersebut.

“Kami keberatan atas penunjukan ketua majelis hakim tersebut . Pasalnya, ketua majelis hakim itu sama-sama mengadili perkara penipuan dan penggelapan dengan kasus Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” ucap Advokat Lubis, Elita & Patners selaku kuasa hukum (pelapor) Teguh Susanto.

Kepada wartawan ia menyebutkan atas keberatan itu bakal melaporkannya ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Menurutnya hal ini diduga ketua majelis hakim tersebut ada konflik interes dalam penanganan perkara atas laporan kliennya dan perkara Kepailitan nomor perkara 77/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

“Disatu sisi Hakim MJ selaku hakim pengawas dalam perkara Kepailitan nomor perkara 77/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Disisi lain dia sebagai ketua majelis hakim kasus penipuan,” ucap Elita, Kamis, (9/9/21).

Menurutnya perkara ini berawal dari pertemanan antara klien kami dengan terdakwa JL. Ketika itu terdakwa mengatakan, membutuhkan dana kepada Teguh Susanto untuk proyek pembagunan apartemen di bilangan Jakarta pusat. “Oleh karena klien kami dan terdakwa mempunyai hubungan baik, maka diberikanlah dana Rp. 450 miliar,” ujarnya.

Di pertengangan jalan pembangunan tersebut, sambungnya, terdakwa ada saja meminta tambahan kekurangannya dan masih diberikan oleh saksi korban.

Namun perbuatan terdakwa, ada upaya-upaya itikad tidak baik dengan mengelapkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa. Sehingga perkara jatuhlah berdasarkan PKPU.

“Dan oleh karena itulah kami ditunjuk sebagai kuasa hukum klien kami, sehingga apa bila nanti terbukti secara sah dan menyakinkan putusan Pengadilan Negeri (PN) yang mengatakan terdakwa bersalah, sehingga putusan PKPU yang ingkrah itu cacat hukum,” katanya.

Ia menambahkan upaya hukum yang dilakukannya karena diduga banyak pihak-pihak yang dirugikan. “Selain itu panitera juga tidak terbuka memberikan informasi jadwal kabar persidangan kepada kami,” pungkasnya. (bw)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *