BOGOR – Perdebatan mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mencuat setelah data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada triwulan pertama tahun ini. Sebagian kalangan menilai capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata.
Akademisi IPB University, Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik menjelaskan, perbedaan pandangan tersebut muncul karena adanya perbedaan paradigma dalam memahami konsep pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, terdapat tiga pendekatan utama dalam pembangunan ekonomi, yakni pertumbuhan klasik, growth with equity, dan growth through equity.
Konsep pertumbuhan klasik menitikberatkan pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam pendekatan ini, keberhasilan ekonomi diukur dari tingginya angka pertumbuhan setiap tahun. Namun, Prof. Irfan menilai, pendekatan tersebut sering menimbulkan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti distribusi kesejahteraan yang merata.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati kelompok pemilik modal besar. Sementara itu, akses masyarakat kecil terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas. “Ketika pertumbuhan tidak dibarengi pemerataan, maka kekayaan akan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi memunculkan kerentanan sosial dan ketidakstabilan,” ujar Prof. Irfan, dikutip dari laman IPB University, Selasa (19/5/2026).
Sementara itu, konsep growth with equity mencoba menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan melalui berbagai kebijakan redistribusi, seperti bantuan sosial maupun pajak progresif.
Meski demikian, pendekatan ini dinilai masih memiliki kelemahan karena masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak ditempatkan sebagai penerima manfaat, bukan pelaku utama ekonomi. “Fokusnya masih pada menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap stabil, sedangkan penguasaan sektor produksi tetap berada di tangan pemilik modal besar,” katanya.
Prof. Irfan menilai konsep growth through equity menjadi pendekatan yang lebih ideal untuk pembangunan jangka panjang. Dalam konsep ini, pemerataan justru dijadikan fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut, ada tiga faktor penting yang mendukung pendekatan tersebut. Pertama, memperkuat peran UMKM agar menjadi penyangga utama ekonomi nasional. Kedua, memperluas akses pembiayaan dan pendampingan usaha produktif masyarakat, termasuk melalui optimalisasi zakat dan wakaf. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar masyarakat memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik.
Menurutnya, pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dapat melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komunitas dan potensi lokal. Selain itu, investasi pendidikan juga dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Prof. Irfan menambahkan, sejumlah program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memiliki peluang besar untuk mendukung konsep growth through equity.
Namun, ia mengingatkan, pelaksanaan program tersebut harus melibatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat secara luas agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. “Ekonomi nasional tidak cukup hanya tumbuh besar secara angka, tetapi juga harus kuat secara struktur dan adil secara sosial,” pungkasnya. (*/yopy)
Komentar