JAKARTA – Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret terkait kabar penahanan empat jurnalis Indonesia oleh tentara Zionis Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Palestina.
Ketua Umum KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko mengatakan, Presiden harus hadir memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga para jurnalis yang hingga kini masih menunggu kabar terbaru.
“Kami turut prihatin kepada keluarga rekan-rekan pers yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Presiden diharapkan segera mengambil sikap dan memberikan penjelasan agar keluarga korban lebih tenang menghadapi situasi ini,” ujar Satryo, dalam keterangannya didapat media ini, Selasa (19/5/2026).
Satryo mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat empat jurnalis Indonesia yang ikut dalam rombongan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla dan dikabarkan ditahan oleh tentara Israel.
Keempat jurnalis tersebut yakni Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai Rifan dari Republika, Rahendro Herubowo dari iNews, serta Andre Prasetyo dari Tempo.
Menurut Satryo, salah satu keluarga Bambang Noroyono sempat kehilangan kontak beberapa hari setelah jurnalis senior itu berada di wilayah konflik. “Bang Abeng kabarnya juga sudah menyiapkan video antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu bisa menjadi petunjuk awal untuk proses pencarian,” katanya.
Satryo menegaskan, insan pers merupakan bagian penting dalam demokrasi dan memiliki peran besar dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia. “Pers adalah pilar keempat demokrasi. Negara harus hadir melindungi para jurnalis yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPP DEM Nopri Agustian menilai, kejadian ini menambah daftar persoalan kemanusiaan yang melibatkan Israel dan Indonesia. Ia menyinggung insiden sebelumnya yang menyeret personel TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.
“Ini sudah kedua kalinya Zionis Israel bersinggungan langsung dengan warga negara Indonesia. Sebelumnya personel TNI di misi UNIFIL, sekarang jurnalis kita,” ujar Nopri.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus segera memastikan keselamatan para jurnalis Indonesia tersebut. “Kami berharap Presiden segera menyampaikan langkah yang akan diambil demi keselamatan rekan-rekan pers dan penegakan nilai kemanusiaan,” pungkasnya. (*/din)
Komentar