JAMBI – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jambi menyatakan terbuka terhadap wacana transformasi penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju dapur berbasis sekolah.
Wacana ini sebelumnya diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris untuk melakukan perubahan fundamental dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya sistem penyediaan makanan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI Jambi Arkani Hilmie mengatakan, gagasan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kualitas makanan, kebersihan, kapasitas produksi, hingga potensi kebocoran anggaran.
“GAPEMBI Jambi menyatakan sikap terbuka terhadap gagasan tersebut, namun menekankan perlunya standar ketat agar kualitas gizi dan kebersihan tetap terjaga serta kajian yang lebih mendalam untuk menghadapi kebocoran anggaran yang lebih besar lagi,” ujar Arkani, Minggu (6/9/2026), dalam keterangan yang didapat POSKOTAONLINE.COM.
Menurut Arkani, pemerintah perlu menghitung secara presisi kapasitas produksi kantin sekolah sebelum menjadikan kantin sebagai bagian dari sistem penyediaan MBG. Pasalnya, selama ini kantin sekolah umumnya tidak melayani seluruh siswa. Hanya sebagian siswa yang memilih membeli makanan di kantin. “Jika kantin ditugaskan menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa, maka kapasitas, tenaga kerja, dan infrastruktur harus benar-benar siap,” kata Arkani.
Lebih lanjut Arkani mengingatkan, perubahan sistem penyediaan MBG harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Menurut dia, ketidaksiapan kapasitas dan sistem pendukung justru dapat membuka celah terjadinya penyelewengan anggaran serta menimbulkan persoalan mutu makanan yang lebih serius.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap sekolah yang dilibatkan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar penyediaan makanan bergizi dalam jumlah besar. “Jangan sampai menjadi celah untuk penyelewengan anggaran serta masalah mutu makanan yang lebih serius,” ujarnya.
Arkani juga menilai, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan dapur berbasis sekolah. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum kebijakan diterapkan secara luas. “GAPEMBI Jambi melihat bahwa tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai untuk memenuhi syarat tersebut,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat melakukan kajian lebih detail mengenai ekosistem pendukung yang dibutuhkan apabila dapur berbasis sekolah diterapkan dalam program MBG. Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya membahas pelibatan kantin sekolah. Sistem pendukung, mulai dari infrastruktur, tenaga kerja, kapasitas produksi, standar keamanan pangan hingga pengawasan, harus dipersiapkan secara matang.
“Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mampu mengkaji lebih detail di mana ekosistem pendukung harus jelas. Tidak sekadar bicara soal pelibatan kantin, melainkan juga perlu disiapkan sistem pendukung yang baik,” ujar Arkani.
GAPEMBI Jambi berharap setiap perubahan skema penyediaan MBG tetap menempatkan kualitas gizi, keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas sebagai prioritas utama.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan fundamental dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya sistem penyediaan makanan.
Ia mendorong BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah untuk menekan risiko keracunan. Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Menurut Charles, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi risiko kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang. (*/aga)
Komentar