oleh

Aksi Massa Halangi Pembangunan Kawasan Sei Nayon, BP Batam Dinilai Tidak Mendukung Investasi

POSKOTA CO – Pemilik lahan dua hektar di kawasan Sei Nayon Keluharan Sadai Kecamatan Bengkong Batam kesal, pasalnya saat lahan hendak dikosongkan dan segera dibangun, BP Batam selaku pemberi lahan kurang maksimal mendukung pembangunan atas lahan tersebut.

Kekesalan ini disampaikan Direktur Utama pemilik lahan, Izzy Samsu Marsin SE MM usai melihat aksi warga sekitar lahan, menolak pengosongan lahan, Kamis (1/12).

“Kita memiliki legalitas atas lahan tersebut, dikeluarkan oleh BP Batam, rencana langsung kita mau bangun ngak bisa, ada apa ini ?” kata Izzy Samsu Marsin SE MM selaku Direktur Utama PT KAMMY Mitra Indo kepada POSKOTA CO usai usahanya dihadang massa untuk melakukan pembongkaran sejumlah bangunan berdiri di lahan miliknya, Kamis (1/12).

Izzy Marsin menambahkan, sebelum melakukan pengosongan lahan, pihak kita sudah melakukan kros cek dan tahapan. Sudah bertemu RT dan RW, kita data warga dan pisik bangunan yang berdiri dilahan, kita coba melakukan kordinasi dengan warga mengaku pemilik kapling, datanya ada semua, terang Izzy.

“Semua warga mengaku pemilik kapling tentu kita data dan minta surat, apa dasar kepemilikannya. Selanjutnya, untuk warga sudah mendiami lahan, kita akan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), No 20 Tahun 2020, tentang ganti rugi lahan serta besaran dananya,.” jelas Izzy Marsin.

Izzy berharap warga sekitar lahan jangan mau terprovokasi oleh orang atau oknum tak bertanggung jawab. Perusahaannya hanya mau mengosongkan lahan miliknya, sesuai surat kepemilikan lahan, tidak mengganggu lahan sekitar, yang sudah didiami warga sekitar.

“Perlu warga sekitar tahu, lahan ini sudah tidak ada hubungannya dengan PT Harmoni Mas. Ini sudah diserahkan ke PT KAMMY Mitra Indo, ” ungkap Izzy Marsin.

 

Informasi didapat POSKOTA CO, terkait lahan di Sei Nayon ini, ada beberapa warga mengaku memiliki kapling, serta mengaku sudah melakukan penimbunan yakni Tiras.

Pihak terkait merasa memiliki kapling jumlahnya bertambah, perusahaan keberatan dengan besaran biaya ganti rugi yang diminta, selain terlalu besar, kesannya mengada-ada.

Merasa dirugikan, pihak PT KAMMY Mitra Indo selaku pemilik lahan meminta polisi untuk bertindak bagi orang-orang yang mencoba menghalangi perusahaan untuk melakukan pemagaran di atas lahan. Dikabarkan pemanggilan untuk dimintai keterangan sudah terlaksana di Polresta Barelang Batam.

Terkait ini terang Izzy menyampaikan, perlu diketahui sebelumnya, pihak Harmoni meminta pihak “Tiras” (mengaku sebagai penimbun lahan dua hektar) untuk mendata bangunan di atas lahan tersebut. Kemudian pihak Harmoni menegaskan tidak ada lagi bangunan di lahan tersebut sejak ditanda tanganinya kesepakatan bersama antara Tiras dan pemilik laham, di tahun 2016.

“Jika kesepakatan itu dilanggar, artinya ada bangunan baru dilahan, maka pihak Tiraslah yang mengganti rugi, dan bukan tanggung jawab Harmoni, itu isi lesepakatannya, ” ungkap Izzy Marsin.

Dari pantauan POSKOTA CO dilapangan, saat massa melakukan penolakan pengosongan lahan, pihak kepolisian dari Polsek Bengkong terlihat gamang melakukan mediasi, waktu bertemu massa, tidak melakukan pengecekan kebenaran legalitas kedua belah pihak atas kepemilikan lahan.

Terlihat sekejab, Kapolresta Barelang Batam Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto datang di depan sekitar lahan. Turun dari mobil, bertemu beberapa orang, tidak diketahui apa yang dibicarakan, lalu pergi.

Massa baru membubarkan diri setelah hujan deras turun. Dikabarkan sempat ada tolak menolak antar massa, lalu berlarian mnghindari hujan lebat. (ferry).

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.