oleh

Taman Rusak Dibiarin, Ferry: `Program 100 Hari Wali Kota Ambyar’

POSKOTA.CO – Sejumlah aset berupa Fasilitas Umum (Fasum) taman bermain dibiarkan tidak terurus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya taman terletak di Jalan Kramat Lontar I Gang III, RT 05/01 Paseban, Senen, Jakarta Pusat.

Pasalnya, keberadaan taman ini dicuekin. Selain lantainya pada gompal dan gropes-gropes hingga tidak terawat bertahun-tahun. Tak pelak, berbagai kritikan publik yang kini menjadi buah bibir perbincangan hangat ditengah pemukiman warga.

“Cuma ditinjau melulu, kapan diperbaikinya, sudah tahu taman itu membutuhkan perbaikan dilihat doang. Biasa itu mah bukan rahasia umum lagi,” cetus Ari satu warga, Jumat (25/6/2021).

Sebelumnya, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Pertamanan dan Hutan Kota Kecamatan Senen, Demak saat dihubungi berjanji akan meninjau ke lokasi taman tersebut.

Sementara itu, tokoh masyarakat, Ferry Iswan mengaku, miris melihat keberadaan aset-aset yang dibiarkan rusak. Dia menilai kinerja para pejabat di tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kota Jakarta Pusat semakin lamban.

“Seharusnya, program 100 hari kerja Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma dapat menyentuh taman yang tidak terawat tersebut, karena merupakan aset, jangan sampai dibiarkan seperti itu,” jelas Ferry.

Tokoh ini juga menyebutkan, selain taman, aset lain seperti bantaran kali semrawut dan kumuh karena banyaknya bangunan liar (Bangli) maupun gerobak Pedagang Kaki Lima (PK5) serta kabel utilitas awut-awutan.

Lanjut Ferry yang juga mantan Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat ini meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi serius menjaga aset-aset tersebut.

“Seharusnya Pemkot Jakpus dapat mengimbangi dengan pengawasan dan monitoring di wilayah, supaya ada tindaklanjutnya. Karena jika dibiarkan wilayah semakin kumuh dan ambyar,” pungkas nya.

Dia menambahkan, seharusnya pengawasan wilayah tetap berjalan untuk mengimbangi anggaran proyek yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga pengawasan wilayah bisa diawasi dan dimonitoring.

“Masa Pemkot Jakpus nggak bisa ngurusin wilayah kumuh menjadi rapih dan tertata. Jangan sampai ada penilaian publik bertameng karena pandemi Covid-19. Ini tugasnya Wali Kota Jakarta Pusat yang berperan mengkoordinir dan berkoordinasi dengan jajaran sektoral terkait,” imbuhnya. (van/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *