oleh

Pemerintah Alokasikan Dana Pendirian Posko Tangguh Covid-19 ke Desa

POSKOTA.CO – Indonesia menjadi negara dengan kasus aktif tertinggi di Asia. Khawatir dan cemas bukan hanya di masyarakat saja, namun pemerintah pun kini mulai diterpa galau karena pandemi Covid-19 semakin liar dan sulit dikendalikan.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat, jumlah total kasus terkonfirmasi positif covid-19 pada periode 3 Februari 2021 mencapai 1.111.671 orang. Dari jumlah itu tercatat 905.665 orang dinyatakan sembuh dan 30.770 orang meninggal dunia.

Beberapa kebijakan dan program yang dijalankan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dievaluasi kembali.
Bahkan dalam rapat terbatas akhir Januari 2021 Presiden Jokowi menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, tidak efektif.

Presiden Jokowi meminta perbaikan penerapan PPKM dibuat lebih mikro dan menginginkan agar pembatasan dilakukan di tingkat mikro, seperti RT dan RW. Selama ini pengetatan PPKM dilakukan di 98 kabupaten/kota Jawa-Bali. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pembatasan kegiatan masyarakat.

Kini Satgas Penanganan Covid-19 meluncurkan program Posko Tangguh Covid-19 sampai ke desa-desa untuk memantau pelaksanaan PPKM hingga ke RW dan RT. Untuk mendukung program Posko Tangguh Covid-19, satgas mendapat dukungan dana karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendirian posko tersebut.

Ada dua sumber anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk keberlangsungan Posko Tangguh Covid-19, salah satunya dana alokasi khusus (DAU).

“Untuk memastikan keberlangsungan posko daerah, Kemenkeu telah mengalokasikan pendanaan posko penanganan Covid-19 dari dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil (DBH) dari APBD kabupaten/kota,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Posko Tangguh Covid-19 merupakan tempat yang menjadi pusat komando penanganan Covid-19 di daerah. Unsur yang terlibat adalah pemda, TNI, Polri hingga komunitas.

Secara operasional, fungsi prioritas posko akan mencakup pendorong, perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi, menguatkan pelaksanaan 3T di desa-desa.

Satgas Penanganan Covid-19 berharap pendirian Poskota Tangguh Covid-19 bisa dilakukan dalam waktu dekat. Nantinya, Satgas Covid-19 akan mengawasi kegiatan yang dijalankan oleh posko tersebut.

Pendirian Posko Tangguh Satgas Covid-19 dilajukan Satgas Covid-19 menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penanganan Covid-19 dilakukan hingga ke level mikro.

Satgas Covid-19 telah menggelar rapat koordinasi dengan lurah dan kepala desa se-Indonesia, serta pejabat dan kementerian membahas pelaksanaan desa tangguh Covid-19 dan pembentukan Posko Tangguh Covid-19 tingkat kelurahan, kecamatan dan desa.

Sementara update informasi kasus Covid-19 dari 510 kabupaten/kota di 34 provinsi wilayah Indonesia yang diperoleh Satgas Covid-19, hingga Kamis (4/2/2021) pukul 12.00 WIB. Tercatat jumlah total penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan pasien sembuh serta meninggal adalah:

  • Pasien positif +11.434, jumlah total 1.123.105 orang.
  • Pasien sembuh +11.641, jumlah total 917.306 orang.
  • Pasien meninggal +231, jumlah total 31.001 orang.

Sedangkan update informasi data dari fasilitas kesehatan di 267 kelurahan yang telah dilaporkan Pemprov DKI ke Kementerian Kesehatan RI pada Kamis (4/2/2021). Tercatat jumlah total kasus terkonfirmasi positif, pasien sembuh, pasien dirawat dan isolasi mandiri serta meninggal di wilayah DKI Jakarta adalah:

  • Pasien positif +3.632, jumlah total 283.893 orang.
  • Pasien meninggal +41, jumlah total 4.461 orang.
  • Pasien sembuh +4.345, jumlah total 254.155 orang.
  • Pasien dirawat +690, jumlah total 4.858 orang
  • Isolasi mandiri -1.444, jumlah total 20.419 orang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, penambahan kasus terkonfirmasi positif harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah daerah agar konsisten dan lebih maksimal menerapkan kebijakan Pemberakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Serta memastikan prokes 3M atau memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau menghindari kerumunan dilaksanakan dengan displin yang tinggi serta memaksimalkan tindakan 3T atau testing, tracing dan treatment. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.