oleh

Bupati Ade Yasin Suap BPK Rp1,9 Miliar untuk Memperoleh Predikat WTP

POSKOTA.CO – Bupati Bogor Ade Yasin yang sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuap hingga Rp1,9 miliar ke pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Kabupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers di KPK, Kamis (28/4/2022). “AY (Ade Yasin-Red) menjadi tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor,” ujarnya. Ia menyuap hingga Rp 1,9 miliar ke pegawai BPK perwakilan Jawa Barat.”

Dikatakan Firli, selama proses audit AY diduga beberapa kali melakukan pemberian uang melalui IA (Ihsan Ayatullah) dan MA (Maulana Adam) pada Tim Pemeriksa dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar.

INISIATIF ANAK BUAH

Sementara itu, Ade Yasin tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, saat akan meninggalkan meninggalkan Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan menuju Rutan Polda Metro Jaya, Kamis pagi (28/4) mengaku dirinya tidak bersalah.

Dia mengatakan kasus yang dialaminya adalah perbuatan anak buahnya, namun dirinya dipaksa untuk bertanggung jawab.

“Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade Yasin saat keluar dari gedung Merah Putih KPK pukul 05:50 Kamis pagi.

Bahkan Ade berseloroh, perbuatan anak buahnya diistilahkan IMB (Inisiatif Membawa Bencana). “Ini yang namanya Inisiatif membawa bencana IMB,” kata Ade Yasin.

KPK TETAPKAN 8 TERSANGKA

Ketua KPK dalam keterangannya menjelaskan, dalam perkara suap tersebut, pihaknya telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Bupati Bogor Ade Yasin.
Nama para tersangka Untuk pemberi suap yakni :
1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023
2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor
3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Sedangkan tersangka penerima suap:
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa         Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis
2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

Sebagai pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (rel/d)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.