oleh

ARUN: Presiden Harus Turun Tangan Kembalikan 51 Pegawai KPK

POSKOTA.CO – Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) memberi dukungan terhadap 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan, dan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tubuh lembaga antirusuah itu.

“Presiden Jokowi harus turun tangan langsung dalam menyelesaikan polemik tersebut,” tegas Bob Hasan selaku ketua umum DPP ARUN.

Bob Hasan menjelaskan, polemik 51 pegawai KPK yang berstatus merah dan tak bisa dibina lagi telah menggangu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Kami menduga ini merupakan skenario besar yang dikendalikan para koruptor yang berkolaborasi dengan penguasa untuk melemahkan Pancasila dalam hal pemberantasan korupsi,” ujar Bob Hasan dalam jumpa pers bersama mahasiswa di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Ia menilai, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tehadap pegawai KPK yang telah mengabdi lama di KPK seharus tidak dijadikan alat untuk menyingkirkan pegawai KPK yang sedang menangani perkara korupsi kakap.

“Bila mereka disingkirkan, bagaimana dengan kasus korupsi kakap tersebut, apakah dapat dilanjutkan dan siapa yang bisa memastikan kalau perkara tersebut berjalan sebagaimana mestinya,” tanya Bob Hasan.

Dalam keterangannya, Bob Hasan juga meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melemahkan KPK.
“TWK berkedok Pancasila terhadap pegawai KPK jangan dijadikan alat untuk membungkam pemberantasan korupsi, KPK milik rakyat, bukan milik komisioner,” tegas Bob Hasan.

Lebih lanjut Bob mengatakan, ARUN akan melakukan upaya-upaya konkret untuk kembali memperkuat KPK.

“Upaya-upaya hukum dan aksi ke jalan akan kami lakukan untuk memperkuat KPK,” kata Bob Hasan. (*/rihadin)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *