oleh

KEPALA DESA DIADUKAN WALHI KE POLDA NTB

keindahan - walhiPOSKOTA.CO – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Wilayah Nusa Tenggara Barat melaporkan MT, Kepala Desa Adu, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, yang diduga sebagai pelaku “illegal logging” ke Kepolisian Daerah (Polda) NTB, Sabtu.

Direktur Eksekutif Walhi NTB Murdani MH saat dikonfirmasi usai melapor ke Polda NTB mengatakan, kasus tersebut terjadi pada Agustus lalu, yang diduga melibatkan pula sikap oknum aparat di daerah itu.

“Kepala Desa Adu sebelumnya pernah tertangkap saat melakukan aksinya di kawasan hutan Dompu, dan diamankan oleh tim operasi gabungan yang turun pada 23 Agustus 2014 lalu,” katanya.

Namun, setelah diamankan oleh tim operasi gabungan yang terdiri atas unsur TNI, polisi kehutanan, dan Pol PP, pada malamnya MT dibebaskan polisi tanpa ada kejelasan.

iNDAHNYA hidup tanpa narkoba
iNDAHNYA hidup tanpa narkoba

“Pelaku MT, pada sabtu (23/8) lalu, usai penangkapan oleh tim operasi gabungan digiring menuju Polres Dompu, namun pada malam harinya dia dibebaskan dari tahanan tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Berdasarkan hal itu, pihaknya bersama Forum Petani (Fortani) Dompu telah melaporkan ke Polda NTB terkait kejanggalan kasus “illegal logging” yang terjadi di kawasan hutan lindung Kahatoforumpu kawasan RTK65 Desa Adu.

“Kami melaporkan kasus ini kepada pihak Polda NTB untuk menindakdaklanjuti pemeriksaan terhadap Kepala Desa Adu dan Kapolres Dompu yang telah membebaskan pelaku setelah operasi gabungan tersebut,” katanya.

Ia meminta Polda NTB melakukan penyelidikan terhadap Kepala Desa Adu yang sempat tertangkap tangan itu.

“Kami berharap Polda NTB segera menindaklanjuti kasus ini, karena akibat aksinya itu kawasan hutan yang ditebang mencapai sekitar 1,5 hektare, apalagi pohon ditebang ada yang berusia 30 tahun,” katanya.

Dikatakannya, kerusakan hutan lindung di kawasan Dompu saat ini sudah menimbulkan kerugian yang cukup besar. “Berdasarkan hasil survei kami, kerusakan hutan di Dompu sudah mencapai 60 persen dari luas lahannya,” kata Murdani.

Terkait hal itu, dampak yang dirasakan masyarakat dan paling merugikan adala menurunnya debit air di sekitar kawasan tersebut. “Kawasan pedesaan yang berada di sekitar hutan lindung itu terancam kekeringan, ini terlihat masyarakat yang mayoritas petani sering mengeluhkan kurangnya persediaan air untuk lahan persawahannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fortani Dompu Ir Muttakun mengatakan masyarakat sering mengeluh kepada Polres Dompu terkait kurangnya air yang masuk ke lahan persawahan akibat adanya aktivitas penebangan liar di dalam hutan.

Namun, kata dia, polisi dinilai tidak pernah menanggapi dan menindaklanjuti persoalan tersebut. “Saya berharap Polda NTB mengusut tuntas masalah ini,” katanya.

“Kami juga punya rekaman pengakuan kepada tim operasi gabungan pada 23 Agustus lalu terkait penebangan liar yang dilakukannya,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *