oleh

Sebagai Pilar Ke-4 Demokrasi Pemerintah Pastikan Pers Akan Terima Insentif

-Nasional-96 views

POSKOTA.CO – Pemerintah Indonesia melalui juru bicara (jubir) Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, industri pers (media) dipastikan akan terima sejumlah insentif guna mengantisipasi ancaman penutupan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19, melalui siaran pers, Minggu (26/7/2020).

Menurutnya, peran serta media sangatlah penting dalam membangun demokrasi dan pemberitaan. Selain menjadi pilar ke-4 demokrasi,setelah lembaga eksekutif (penerintahan), legislatif (DPR/parlemen), dan yudikatif (lembaga hukum). Kehadiran pers sangatlah dibutuhkan oleh suatu Negara sebagai tonggak untuk menyampaikan informasi dan meluruskan berita yang salah, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengancam hancurnya demokrasi.

Seperti yang pernah di ungkapkan Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (24/7/2020), kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta dengan poin-poin seperti :

  1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai/PPN untuk kertas koran sebagaimana yang di janjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksanaan Pepres No 72 Tahun 2020 akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.
  2. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.
  3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya melalui keppres.
  4. Penerintah akan mendiskusikan bersama BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS kesehatan bagi pekerja media.
  5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.
  6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200.000.000 per bulan.
  7. Pemerintah akan mengintruksikan semua Kementrian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka,terutama iklan layanan Masyarakat kepada media lokal. (wahy)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *