oleh

Perencanaan Pembangunan Harus Sesuai dengan Sistem Kenegaraan NKRI

-Nasional-62 views

POSKOTA.CO-Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan model perencanaan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendekatan sebuah bangsa dalam pembangunan nasionalnya. Model pendekatan tersebut ada yang menggunakan model berdasar kekuatan pasar dan model dengan berdasarkan kekuatan negara.

“Dalam dua model perencanaan pembangunan ini, partisipasi masyarakat menjadi tidak penting,” kata Pontjo pada FGD Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila yang digelar kerjasama MPR, Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, dan Harian Kompas.

Model pendekatan pasar melihat bahwa kekuatan penentu pembangunan adalah pasar. Oleh karena itu, para penganut pendekatan ini mengajarkan pentingnya pasar sebagai instrumen untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebaliknya penganut pendekatan kekuatan negara memiliki pandangan bahwa negaralah sebagai aktor utama yang menentukan jalannya pembangunan untuk masa depan sebuah bangsa.

Dua model pendekatan perencanaan pembangunan tersebut menurut Pontjo tidak tepat untuk Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, perlu dicari model baru, yakni menggunakan pendekatan kebudayaan atau sering juga disebut sebagai jalan kebudayaan (cultural way). Model ini dinilai menjadi pendekatan pembangunan yang paling tepat untuk Indonesia. Sebab Pendekatan model ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan selain negara sebagai pemeran utama.

Dalam pendekatan ini, lanjut Pontjo, kebudayaan difungsikan sebagai rujukan yang mampu memberi arah bagi jalannya pembangunan dan masa depan bangsa. Dengan pendekatan budaya, berpeluang untuk mengembangkan, menggerakkan, dan menghubungkan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Pontjo, dalam persoalan pembangunan nasional, selain soal pendekatan pembangunan, tak kalah pentingnya adalah model perencanaan pembangunannya yang juga harus disesuaikan dengan sistem khas kenegaraan kita yaitu NKRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUD 1945 dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

“Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus tetap merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional,” kata Pontjo.

Dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dalam pembangunan nasional serta memperhatikan karakteristik Indonesia, maka diperlukan tata kelola perencanaan pembangunan yang mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

“Perencanaan pembangunan seperti itu hanya mungkin dilaksanakan apabila kita memiliki “Haluan Negara” yang memuat “kebijakan dasar” sebagai perwujudan kehendak bersama dan konsensus seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dalam konteks Negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus ala Indonesia, kebijakan dasar pembangunan tidaklah diserahkan kepada Presiden sebagai ekspresi kekuatan majoritarian. Tetapi kata Pontjo, kebijakan dasar rencana pembangunan harus dirumuskan bersama melalui mekanisme konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu lembaga perwakilan terlengkap.

Haluan Negara diakui Pontjo memiliki fungsi penting untuk mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan dalam masyarakat kita yang majemuk. Dalam konsep Negara kekeluargaan, pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan yang menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan daerah, serta ikut menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Pontjo mengakui banyak pihak yang menolak wacana dihidupkannya kembali “Haluan Negara” karena khawatir pengaturan kelembagaannya dapat berbenturan dengan sistem presidensiil yang sudah diperkuat melalui amandemen konstitusi. Kekhawatiran tersebut menyangkut kembalinya posisi Presiden sebagai mandataris MPR, dan menjadikannya sebagai mekanisme pertanggungjawaban bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Pontjo, salah satu pilihan skenario pelembagaan yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah menempatkan Haluan Negara sebagai “Directive Principles of State Policies (DPSP)” ke dalam konstitusi sebagaimana dilakukan oleh banyak Negara dengan sistem presidensiil. Beberapa Negara seperti Irlandia, Brazil, India, Filipina, Afrika Selatan telah mencantumkan Directive Principles of State Policy (DPSP) yang berisikan panduan kebijakan pembangunan dalam konstitusinya.

Dengan menempatkan Haluan Negara dalam konstitusi yang berisikan Directive Principles of State Policies, membuat perencanaan pembangunan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama sesuai dengan basis sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Status hukum Haluan Negara juga menjadi sangat kuat. Dan dengan model ini, Haluan Negara tidak akan mengubah beberapa karakter sistem presidensiil seperti Presiden tetap dipilih rakyat, Presiden tidak sebagai mandataris MPR, dan Haluan Negara tidak menjadi mekanisme pertanggungjawaban Presiden.

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa haluan negara memiliki peran dan fungsi sebagai kaidah penuntun pembangunan nasional. Menurutnya, dalam sistem berbangsa dan bernegara, kehadiran Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, sementara konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif. Dan haluan negara akan mengandung prinsip-prinsip direktif.

Dalam diskusi yang sudah memasuki sesi kedua tersebut, berkembang wacana mengenai pemilihan ‘baju hukum’ yang paling tepat untuk mewadahi haluan negara. Wacana tersebut mengerucut pada dua pilihan alternative, yaitu diatur langsung di dalam konstitusi atau diatur melalui ketetapan MPR.

Pakar Hukum Tata Negara UNPAD Prof Nandang menekankan, dengan menempatkan haluan negara dalam konstitusi, maka status hukumnya akan sangat kuat. Sedangkan Yudi Latif, Dewan Pakar Aliansi Kebangsaan memandang, haluan negara sebagai prinsip-prinsip direktif kebijakan dasar politik pembangunan seyogyanya terpisah dari konstitusi dan tidak sebangun dengan undang-undang. Dengan kata lain, ditetapkan oleh MPR melalui ketetapan MPR. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *