oleh

Jabatan Politik Punya Sanksi Politik, Etika Jadi Dasar Pengabdian Pejabat Publik

JAKARTA – Ketua Dewan Etik Partai Golkar Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D., menekankan pentingnya etika politik bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik dan mengisi berbagai jabatan publik.

Hal itu disampaikan Mohammad Hatta dalam program “Road to Campus” sekaligus Kuliah Kebangsaan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, kemarin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Muhammad Maksum, SH., MA., Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014-2025 Dr. Wahiduddin Adam, serta Ketua DPP Perkumpulan Pengacara Syariah dan Hukum Indonesia (PPSHI) Prof. Dr. Ilyas Indra, SH., MH.

Dalam kesempatan itu, Hatta sekaligus membedah bukunya berjudul “Sumbangsih untuk Bangsa: Kode Etik Partai, Jalan Panjang Menuju Politik Beretika”.

Ia mengajak mahasiswa memahami bahwa politik tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan jabatan, tetapi juga menjadi salah satu jalur pengabdian kepada negara. Karena itu, menurutnya, proses kaderisasi politik harus dibangun dengan memperhatikan kompetensi sekaligus etika.

Partai politik, kata Hatta, memiliki posisi penting dalam menyiapkan kader yang nantinya dapat mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga negara.

Proses tersebut berlangsung melalui pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen, seleksi, penugasan hingga pengisian jabatan publik. Dari proses itulah lahir kader yang kemudian dapat menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif, menteri, pejabat negara maupun kepala daerah.

Karena itu, pembentukan dan penerapan kode etik di lingkungan partai politik dinilai memiliki kaitan erat dengan kualitas kader yang akan menjalankan tugas di ruang publik.

Hatta juga mendorong mahasiswa dan generasi muda untuk tidak ragu mengambil bagian dalam kehidupan politik. Menurutnya, kesempatan bagi kaum muda untuk menjadi pemimpin terbuka seiring dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Ia mencontohkan, sekitar 15 persen anggota DPR RI periode 2024-2029 saat ini berusia di bawah 40 tahun.

Potensi tersebut, menurut Hatta, perlu diikuti dengan kesiapan generasi muda dalam membangun kapasitas diri. Mahasiswa didorong untuk tetap kritis, memperkuat kompetensi, memahami etika publik, serta membangun kemampuan kepemimpinan yang berintegritas.

Sebagai akademisi sekaligus salah satu penulis kode etik Partai Golkar, Hatta menjelaskan bahwa kode etik partai tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepentingan internal organisasi.

Kode etik juga merupakan bentuk tanggung jawab moral partai dalam memastikan kader yang menjalankan tugas kenegaraan memiliki karakter dan integritas.

Menurut Hatta, efektivitas kode etik tidak semata-mata ditentukan oleh berat atau ringannya sanksi terhadap kader yang melakukan pelanggaran. Hal yang lebih penting adalah konsistensi dan rasa keadilan dalam penerapannya.

Dengan penegakan etika yang konsisten, kader partai yang menduduki jabatan publik diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus kehormatan institusi yang diwakilinya.

Rangkaian tersebut, menurut Hatta, dimulai dari tanggung jawab etik yang kemudian membentuk integritas dalam menjalankan jabatan. Integritas yang terjaga pada akhirnya menjadi modal untuk memperoleh kepercayaan publik dan legitimasi dari masyarakat.

Pendidikan mengenai etika politik pun dinilai penting diberikan kepada mahasiswa sejak dini. Bekal tersebut diharapkan dapat menjadi landasan ketika mereka kelak terjun ke politik, mengikuti proses kaderisasi partai, atau dipercaya mengemban jabatan publik.

Dalam kuliah tersebut, Hatta juga menyampaikan gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Etik Nasional. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi wadah yang mengintegrasikan berbagai lembaga etik negara yang saat ini masih berjalan secara terpisah.

Menurutnya, penguatan sistem etika bagi pejabat publik dan kader partai politik dapat mendukung lahirnya proses kaderisasi kepemimpinan yang lebih baik.

Dengan sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kemampuan kepemimpinan, Indonesia diharapkan mampu menyiapkan generasi pemimpin yang dapat menghadapi persaingan global sekaligus membawa bangsa menuju negara yang maju dan kuat.(ta)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *