oleh

NasDem dan PKB Harus Evaluasi Orang-orangnya di Kementerian Perdagangan dan Pertanian

-Nasional-77 views

POSKOTA.CO – Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, jadi sorotan karena dugaan skandal impor komoditas hortikultura. Dua partai politik yang menempatkan pejabatnya di dua kementerian tersebut diminta untuk mengevaluasi kinerjanya.

Tentunya semua itu tak terlepas dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menempatkan orang-orangnya di dua departemen tersebut.

Dua pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung dan Prof Warian Yusuf berharap kedua pimpinan partai besar itu menindak orang-orangnya karena jika dibiarkan dapat menenggelamkan nama besar Parpol pada Pemilu 2024 nanti. “Pimpinan Parpol harus bersikap,” ujar Lisman kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).

Lisman menguraikan, PKB yang merekomendasikan Agus Suparmanto dan NasDem yang merekomendasikan Syahrul Yasin Limpo harus bertanggungjawab terhadap kinerja menteri masing-masing. Jika hal ini tak dievaluasi, citra kedua parpol justru terbelenggu karena masalah ini.

Pimpinan partai NasDem dan PKB harus mengevaluasi kinerja Mentan dan Mendag, termasuk Golkar yang menyorongkan Wakil Menteri Perdagangan, guna mengatasi kisruh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perintah Impor (SPI) hortikultura tersebut.

Maka dari itu, Lisman mengatakan elit partai politik harus memperhatikan tata kelola demokrasi atau democratic governance. Karena menurut dia, akuntabilitas dan transparansi menjadi ukuran bagi kinerja partai politik.

“Itu jadi ukuran bagi kinerja partai politik, rakyat tentu sudah mengerti. Akuntabilitas walau rakyat tidak bisa menyebut definisinya, tapi rakyat sudah mengerti kan,” jelas dia.

Sama halnya, pengamat politik Prof. Warian Yusuf menguraikan sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjunjung tiga kriteria utama untuk susunan kabinetnya, yakni bersih dari korupsi, loyalitas tinggi, dan konsisten menjalankan program pemerintah.

Mengemukanya skandal ini, memberatkan usaha Presiden Jokowi menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan upaya melayani rakyat. Presiden juga semestinya harus bersikap tegas mengganti pembantu atau menteri yang diduga tidak bersih dari tindak korupsi karena sudah tidak memenuhi kriteria.

“Tapi, kalau di kementerian ada yg menyimpang. Misalnya di perdagangan atau di kementerian manapun berarti dia melanggar komitmen yang pertama yakni tidak bersih dari KKN Itu maka harus direshuffle, karena sudah tidak memenuhi kriteria itu,” tutur Warian.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengungkapkan bahwa persoalan RIPH dan SIP hortikultura bukan kewenangan dari kementan namun tanggung jawab Kemendag.

“Nah saat ini kemendag bukan NasDem, kalau izin ekspor impor bukan kementan. Jadi kementan bukan kementerian teknisnya, tapi kementan hanya menyediakan kebutuhan hortikulturanya namun izin dan berapa yang dibutuhkan itu bukan di kementan, jadi jangan keliru juga,” ujar Irma.

Mengenai desakan mengkritisi kinerja Mentan Syahrul Yasin Limpo soal RIPH, Irma menyatakan hal itu salah alamat dan salah besar karena seharusnya ditujukan kepada kemendag.

Di kesempatan berbeda, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan penegak hukum harus mengungkap izin impor buah yang bermasalah karena hal ini sudah berlangsung sejak lama. Dia menilai, KPK bisa saja mengusut ini mengingat institusi tersebut pernah mengungkap kasus serupa beberapa tahun yang lalu yaitu pelanggaran impor daging sapi.

Sedang, Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi terang meminta KPK untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perizinan Impor (SPI) buah. Persoalan ini sendiri mengemuka kembali dalam pemberitaan majalah berita mingguan Tempo edisi 31 Oktober lalu yang berjudul Jatah Preman Buah Impor.(oko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *