JAKARTA-Jokowi dinilai berhasil selama 10 tahun menjadi Presiden Indonesia, dinilai berdasarkan Social Progress Index (SPI). Index ini diukur oleh Social Progress Imperative, sebuah lembaga nirlaba yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memberikan pengukuran komprehensif terhadap kinerja sosial suatu negara.
Lembaga ini sangat kredibel dan telah bekerja sama dengan berbagai institusi ternama, seperti Deloitte dan World Economic Forum.
SPI mengukur kemajuan sosial mencakup berbagai indikator seperti kebutuhan dasar manusia, kesejahteraan, dan peluang. SPI pertama kali diukur pada tahun 2014, di 163 negara, memberikan perspektif non-ekonomi yang penting dalam menilai kemajuan suatu bangsa.
LSI Denny JA mengolah data index ini sebagai bagian dari program unggulannya, mengukur kinerja presiden di masa akhir tugas. Ada tujuh index dunia yang diolah LSI Denny JA. Presiden Indonesia selanjutnya akan juga diukur oleh paramater yang sama, ujar Denny JA, pelopor konsultan politik di Indonesia.
Salah satu indikator penting yang menghasilkan rapor biru untuk Jokowi adalah Social Progress Index.
Pada tahun 2014, indeks ini menunjukkan Indonesia dengan skor 61,65 dan peringkat 92 dunia. Sementara pada 2023, skor meningkat menjadi 67,22, dan peringkat naik ke 80. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan sosial selama kepemimpinan Jokowi.
Mengapa Social Progress Index Penting?
Social Progress Index merupakan alat yang menilai kesejahteraan sosial di luar indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). SPI penting karena mengevaluasi sejauh mana negara memenuhi kebutuhan dasar manusia, mempromosikan kesejahteraan, dan menciptakan peluang bagi penduduknya.
Social Progress Index mengukur tiga dimensi utama:
- Kebutuhan Dasar Manusia
– meliputi akses ke air bersih, perumahan yang memadai, dan keamanan pribadi.
- Dasar-Dasar Kesejahteraan
– termasuk akses ke pendidikan dasar, layanan kesehatan, serta kualitas lingkungan hidup.
- Peluang sosil
-mengukur apakah individu memiliki kebebasan pribadi dan hak asasi manusia, serta akses ke pendidikan lanjutan.
Peningkatan skor Indonesia dari 61,65 pada tahun 2014 menjadi 67,22 pada tahun 2023 mencerminkan perbaikan dalam berbagai indikator kesejahteraan sosial.
Kenaikan peringkat Indonesia dalam SPI, dari posisi 92 ke 80, menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan standar hidup, meskipun tantangan masih ada.
Beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada peningkatan ini adalah:
– Akses pada Pendidikan:
– Layanan Kesehatan:
– Perbaikan Infrastruktur Sosial:
Mengapa Social Progress Index Dapat Dijadikan Indikator Keberhasilan?
- Mengukur Kualitas Hidup di Luar PDB
- Mencerminkan Dampak Kebijakan Sosial
- Sebagai Alat untuk Melihat Perbandingan Global
Bagaimana Keberhasilan dan Tantangan SPI Selama 10 Tahun Jokowi?
Selama satu dekade, pemerintah Indonesia di bawah Jokowi berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program. Beberapa area yang menunjukkan keberhasilan adalah:
– Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan:
– Perlindungan Sosial:
– Ketimpangan Sosial L:
– Isu Lingkungan:
Perbandingan Global: Di Mana Posisi Indonesia?
Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat **80** dari **163 negara**. Meskipun peringkat ini menunjukkan peningkatan, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Namun, dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki PDB serupa, Indonesia menunjukkan performa yang cukup baik dalam hal kesejahteraan sosial.
Kesimpulan: Social Progress Index dan 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Selama 10 tahun Jokowi memerintah, Indonesia berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan skor Social Progress Index.
Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal kesetaraan dan perlindungan lingkungan, peningkatan peringkat dan skor SPI Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
Berdasarkan SPI, 10 tahun Jokowi dapat dikategorikan sebagai **berhasil**, dengan catatan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. (din/fs)
Komentar