oleh

Kemendag Manfaatkan Momen Sumpah Pemuda Rekrut Juru Timbang dan Reparatir

-Nasional-351 views

POSKOTA.CO – Dirjen Perlindungan Konsumen  dan  Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mengisyaratkan untuk memfasilitasi kalangan pemuda menjadi terampil  jadi reparatir alat ukur, takar serta timbangan, guna turut membangun perekonomian daerah melalui metrologi legal.

“Momen Hari Soempah Pemoeda menginisiasi Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, membuka lapangan kerja di tengah pandemi Covid-19 dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Juru Timbang  dan  Reparatir dalam kick-off pada 2 November 2020 di Purwakarta,” kata Dirjen Veri Anggrijono, didampingi Direktur Metrologi, Rusmin Amin, kepada media, Rabu (28/10/2020), di Jakarta.

Dirjen Veri menjelaskan, pembentukan juru timbang dan reparatir tidak hanya membantu terwujudnya keseragaman pengukuran di seluruh wilayah Indonesia sesuai semangat Sumpah Pemuda dengan Satu Tanah Air, Bahasa, dan Bangsa, dalam membangun peningkatan perekonomian di daerah melalui tertib ukur.

 KEBUTUHAN JURU TIMBANG  MENINGKAT

Sementara Direktur Metrologi Ditjen PKTN Kemendag, Rusmin Amin, mengatakan jumlah kebutuhan juru timbang  dan reparatir sudah mencapai 1000 orang untuk 200 kabupaten/kota. “Kebutuhan itu diprediksi terus bertambah seiring bertumbuhnya pasar rakyat yang kini sekitar 8000 unit seluruh Indonesia. Tentunya ini menjadi tantangan mewujudkan pasar tertib ukur sesuai UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal,” ujarnya.

Direktur Rusmin Amin menjelaskan sejak diluncurkan program juru timbang dikenal Kang Ujang (tukang uji timbangan) pada Hari Konsumen Nasional 2019 di Kota Bandung serta program Cek Ukur Akurasi Timbangan (Ceu Ati) di Purwakarta menjadikan Indonesia dinobatkan penerima Organization International Metrologi Legal (OIML) Award 2020 di Paris.

Kemendag mencatat sepanjang 2010-2019 telah membentuk 54 daerah tertib ukur (DTU) atau sekitar 10,5 persen dari 514 kabupaten/kota. Saat bersamaan terbentuk 1.621 pasar tertib ukur (PTU) di 34 provinsi atau sekitar 9,99 % dari 16.213 pasar di Indonesia.

“Itu (DTU/PTU) hasil evaluasi Ditjen PKTN dari sinergitas pemerintah pusat & daerah, yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat & aparatur Pemda tentang pentingnya kebenaran hasil ukur dalam transaksi dagang,” terang  Rusmin. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *