oleh

Hendardi: Pemanggilan Pimpinan KPK oleh Komnas HAM Terkesan Dipaksakan

POAKOTA.CO–Ketua Setara Institute Hendardi menilai pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kurang tepat dan terkesan mengada-ada.

Menurut Hendardi, Komnas HAM terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Jumlahnya kurang dari 5,4 persen pegawai KPK,” kata Hendardi dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Dikatakan Hendardi, TWK yang diselenggarakan KPK melalui vendor BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional adalah semata-mata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN).

Hal tersebut adalah perintah UU dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. “Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana,” tegas Hendardi.

Pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN lanjut Hendardi ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi. “Semestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM. Setelah itu baru memanggil pimpinan KPK dan BKN,” ujarnya.

Hendardi mempertanyakan, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM dan kemudian ada sebagian kecil yang tidak lulus apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM

Menurutnya, setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM. Sebab, Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun.

Dalam persoalan alih status menjadi ASN dimanapun, kata Hendardi lagi sangat wajar jika Pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Alasannya, untuk menjadi calon pegawai negeri pun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK. Namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus yang menuntut diistimewakan.

Diakuinya, dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM).Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid.

Hendardi menilai sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka. “Lembaga-seperti Komnas HAM dan lainnya tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer, namun bukan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu,” imbuhnya.(Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *