oleh

15 Usulan Raperda Kota Depok Diharapkan Masuk di Propemperda Tahun 2022

POSKOTA. CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok melaksana Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses masa sidang kedua tahun 2021 serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 serta penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Kegiatan penyampaian hasil reses terkait 15 usulan Raperda antara lain 11 usulan Raperda dari perangkat daerah dan empat usulan Raperda inisiatif dari Bapemperda tahun 2021 yang disampaikan oleh tujuh fraksi dalam sidang paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Kamis (10/6).

“Nantinya hasil daria Bapemperda tentunya akan dikonsultasi ke kementerian dan mempelajari pengalaman daerah lain yang sudah berpengalaman, ” ujarnya termasuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah pengusul Raperda. Itu untuk penyempurnaan naskah akademik terhadap Raperda tersebut.

Ditambahkan Ketua Bapemperda DPRD Depok, Ikravany Hilman, pemerintahan sudah melakukan penyusunan program tersebut sejak tanggal 23 – 25 Mei dan 2 Juni 2021 dan pihak Bapemperda telah menyepakati 15 usulan Raperda Kota Depok untuk masuk pada Propemperda tahun 2021.

“Ada pun usulan tersebut antara lain 11 usulan Raperda dari perangkat daerah dan empat usulan Raperda inisiatif dari Bapemperda,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengatakan Pemkot Depok telah menyampaikan usulan tiga Raperda ke legislatif melihat dari dua faktor yaitu pertama adanya perundang-undangan yang lebih tinggi dan memerintahkan pemerintah daerah melakukan pembentukan peraturan tersebut serta telah terbitnya perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga Perda yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

Ke tiga Raperda tersebut yaitu rancangan akhir Perda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021 -2026.

Kedua, Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Ketiga, Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ke tiga Raperda tersebut dapat disetujui oleh DPRD Kota Depok. Dengan begitu, seluruh Raperda bisa berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan, ujarnya. (anton)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *