oleh

Hadiri Sarasehan Kades di Sidoarjo, LaNyalla Banjir Aspirasi

POSKOTA.CO – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri agenda Sarasehan dan Serap Aspirasi Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (8/8/2023). Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla banjir aspirasi dari masyarakat.

“Karena inilah momentum yang tepat kita sampaikan kepada beliau Bapak Ketua DPD RI. Wajar sekali banyak aspirasi, karena memang kepala desa di Sidoarjo menggunakan forum ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi permasalahan kita semua bisa diperjuangkan beliau yaitu ketua DPD RI,” ujar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Lebih lanjut Ahmad mengatakan, sekarang jumlah desa di Sidoarjo menyusut, namun semakin padat. Dulu, Kabupaten Sidoarjo itu jumlah desa dan kelurahannya 351, tetapi ada penggabungan tujuh desa, jadi menyusut sekarang ada 318 desa. “Kami juga ingin sampaikan komitmen Bupati dan Wakil Bupati beserta Pemkab Sidoarjo terhadap pembangunan desa, kami tidak akan pernah lelah mendukung desa, dan kami sangat bersyukur Pak Nyalla bisa hadir sebagai pengayom kami dan sumber bantuan aspirasi kami terhadap pusat,” katanya.

Salah satu aspirasi datang dari Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo Budiono. Dalam keterangan tertulis dan dibacakan di hadapan LaNyalla, pihaknya berharap bisa mengawal perubahan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 39 A1 dan 2 yakni tentang masa jabatan kepala desa dari enam tahun tiga kali masa jabatan menjadi sembilan tahun dua kali masa jabatan. “Karena dengan masa jabatan sembilan tahun, kades bisa menekan stabilitas pasca-pilkades yang ada di desa, sehingga kepala desa bisa membangun desa yang lebih baik dan maju,” kata Budiono.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut LaNyalla menjelaskan, pihaknya telah mengeksekusi aspirasi yang dilontarkan tersebut. Tepatnya pada Senin (10/8/2023) lalu, LaNyalla telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. “Dalam pertemuan itu, saya sampaikan secara langsung dan tertulis, rekomendasi dari Komite I DPD RI tentang aspirasi para kepala desa terhadap perubahan Undang-Undang Desa, yang pada prinsipnya DPD RI mendukung aspirasi para kepala desa se-Indonesia,” ujar LaNyalla yang disambut tepuk tangan ratusan kepala desa yang hadir, seperti dilansir dari siaran pers yang diterima POSKOTA.CO, Selasa (8/8/2023).

Karena LaNyalla percaya bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi. Tetapi lebih dari itu, karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun. “Jangan sampai malah oligarki menguasai desa,” tegasnya.

Oleh karena itu, imbuh LaNyalla, desa sebagai bagian dari entitas pemerintahan terkecil di Indonesia harus memiliki peran sebagai penjaga fondasi kekuatan tersebut. Termasuk ketahanan di tiga sektor tersebut. Ketahanan kesehatan melalui budaya hidup sehat. Ketahanan sosial melalui pendidikan dan kohesi sosial masyarakat yang dijaga, dan ketahanan pangan melalui kebijakan desa yang tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal itu, yang paling utama dan yang paling penting adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Baik itu kepala desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh stakeholder lainnya.

LaNyalla memaparkan, harus ada satu orientasi yakni, mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa, serta menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. Sekaligus membangun hubungan sinergi dengan desa tetangga yang memiliki potensi yang sama. “Potensi desa harus dipilih dan ditentukan sendiri. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur, menteri atau presiden sekalipun. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu sendiri. Sekali lagi bukan ‘top down’, tapi harus ‘bottom up’, dan hal ini harus terus diperjuangkan,” tuturnya.

Karena desa memang harus mandiri, dan untuk itu desa harus melakukan lima hal prioritas yaitu; pertama, pengembangan kapasitas aparatur desa. Kedua, peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa. “Dan yang ketiga adalah, perencanaan pembangunan desa. Keempat, pengelolaan keuangan desa, serta yang kelima adalah penyusunan peraturan desa,” pungkas LaNyalla.

Pada kesempatan tersebut, LaNyalla disambut oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Asisten Pemerintah M Ainur Rohman, para camat se-Kabupaten Sidoarjo dan para kades se-Kabupaten Sidoarjo. (*/bu)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *