oleh

ETLE Jangan Mempersulit, Apalagi Jadi Alat Mendulang Uang Denda Tilang

POSKOTA.CO–Indonesia Traffic Watch (ITW) mengapresiasi penerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE). Salain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat juga mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan di lapangan.

Penerapan tilang ETLE sekaligus menyempurnakan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melarang petugas melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas atau tilang di jalan raya.

Program ini dunilai sangat bagus, namun ITW mengingatkan agar Korps Lalulintas Polri jangan lupa melakukan koordinasi dengan intansi terkait. Salah satunya untuk memastikan identitas yang tercantum di STNK sesuai dengan alamat tempat tinggalnya pemilik kendaraan.

Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah baru saat proses ETLE dijalankan. Sebab, surat pemberitahuan pelanggaran ETLE yang dikirimkan belum diterima oleh pelaku pelanggaran lalu lintas karena alamat di STNK dan timpat tinggalnya berbeda.

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan dalam siaran pers terulisnya, Minggu (21/3/2021) menyatakan, ITW banyak menerima laporan warga yang kecewa atas ketidak siapa Polri dalam penerapan tilang ETLE. Warga tidak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat lantaran STNK nya diblokir akibat terkena ETLE.

Padahal yang bersangkatan selama ini tidak menerima surat pemberitahuan pelanggaran ETLE. Terpaksa membuang waktu dan mengganggu aktivitas orang itu hanya untuk mengurus pembukaan blokir.

ITW juga menyampaikan pertanyaan warga, agar Polri menjelaskan tentang objek penindakan ETLE, apakah pengemudi atau kendaraan. Sebab, banyak warga yang terpaksa menanggung denda ETLE, padahal tidak melakukan pelanggaran seperti yang disangkakan dalam surat pemberitahuan.

ITW menyarankan, hendaknya Polri harus terus melakukan sosialisasi agar masyarakat merasa memiliki ETLE. ITW lanjut Edison khawatir, apabila warga terus merasa tidak diperlakukan adil dan dipersulit lantaran penerapan ETLE, akan memicu rasa enggan masyarakat untuk membayar PKB.

ITW meminta Polri harus menyempurnakan proses ETLE agar tidak menambah kesulitan warga. Memastikan setiap identitas dan alamat yang tertera di STNK adalah sesuai dengan pelanggar lalu lintas yang akan dikirim surat pemberitahuan. “Tujuannya, kalau terjadi pemblokiran tidak ada alasan warga belum menerima surat pemberitahuan,” ujar Edison.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa lalu lintas harus berorientasi pada pelayanan masyarakat (public service). Lalu lintas bukan pelayanan yang berorientasi untuk mencari keuntungan (profit oriented) dengan menjadikan objek penindakan untuk mendulang pemasukan dari sektor denda tilang.

Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat hingga menjadi kebutuhan yang harus di taati dan dilaksanakan atas kasadaran yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.(Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *