oleh

Bahas Percepatan Penurunan Stunting, Para Pemangku Kepentingan Pusat dan Daerah Berkumpul di Jakarta

POSKOTA.CO-Lebih dari 1000 orang dari 288 kabupaten/kota dan 14 provinsi serta dari Kementerian/Lembaga terkait bertemu pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2023 yang berlangsung pada 4-7 Oktober 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada acara yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) ini, para pemangku kepentingan tersebut secara khusus membahas upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting agar mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 14% pada 2024.

Pada pembukaan Rakortek, Kamis (05/10/2023), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam pidatonya yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan Satya Sananugraha, menyampaikan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus melakukan konvergensi program pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa untuk memberantas stunting.

Selain itu, pada 2023 ini sedang dilaksanakan pendataan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Menurutnya, hasil survei tersebut akan menjadi evaluasi keberhasilan penanganan percepatan penurunan stunting.

“Saya berharap pelaksanaan SKI di daerah dapat dikawal oleh Organsisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar tersedia data status kesehatan masyarakat yang valid dan reliabel. Kita harus optimis bahwa target prevalensi stunting 14% pada 2024 akan tercapai, dengan target penurunan sebesar 3,8% per tahunnya,” ungkapnya.

Kebijakan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa sejak 2013 terdapat kebijakan nasional untuk melakukan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tanah air. Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Kemudian dilanjutkan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Di tahun 2022 setelah ada Perpres, meskipun ada provinsi prioritas atau di dalamnya ada kabupaten prioritas, akan tetapi semua kabupaten/kota mengerjakan upaya percepatan penurunan stunting karena ada Tim Percepatan Penurunan Stunting di provinsi, kabupaten, bahkan sampai di tingkat desa dan kelurahan. Tim di tingkat desa dan kelurahan sendiri mencapai 82.773 tim,” paparnya.

Menurut Hasto, tren penurunan angka prevalensi stunting di tanah air dari 2013 sampai 2016 rata-rata mencapai 1,3% per tahun, yakni dari 37,2% pada 2013 menjadi 34% pada 2016. Sedangkan dari 2016 sampai 2021 rata-rata turun 1,6% per tahun dan dari 2021 sampai 2022 rata-rata turun 2,8% per tahun. Sehingga, pada 2022 angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 21,6%.

Untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024, menurut Hasto, pada 2023 alokasi anggaran kementerian/lembaga yang mendukung program percepatan penurunan stunting mencapai Rp30 Triliun. Adapun rinciannya Rp1,2 Triliun untuk program dukungan, Rp2,1 Triliun untuk intervensi spesifik seperti pemberian makanan, dan Rp26,7 Triliun untuk intervensi sensitif seperti penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan bergizi.

Sementara itu Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi mengatakan, aksi percepatan penurunan stunting harus lebih dipercepat lagi di tahun ini dan tahun depan. Maka dari itu, pihaknya mengundang para pihak terkait di daerah-daerah prioritas khusus yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan memiliki jumlah anak stunting paling banyak untuk mengikuti Rakortek di Jakarta.

“Kita berharap daerah-daerah ini dapat melipatgandakan aksi nyata agar akselerasi penurunan stunting tercapai dalam sisa waktu yang ada,” ungkapnya.

Program prioritas penurunan stunting digencarkan pemerintah sejak 2018. Saat ini, prevalensi stunting telah menurun sebesar 9,2%, yaitu dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% tahun 2022. Artinya, dalam empat tahun terakhir, kurang lebih 2,6 juta anak terselamatkan dari bahaya stunting.

Suprayoga Hadi mengingatkan, capaian ini belum memenuhi target nasional. Dalam dua tahun ini, prevalensi stunting harus diturunkan sebesar 7,6%, atau 3,8% setiap tahunnya. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *