oleh

Puluhan Massa Mendesak Kantor ATR/BPN Depok Transparan Kasus Dugaan Pungli PTSL

POSKOTA. CO – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Pungli (AMAP) Kota Depok mendatangi dan mendesak kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Depok untuk transparan dan meminta keseriusan jajaran tersebut untuk menuntaskan dugaan pungutan liar (Pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kami mendesak pihak kantor ATR/BPN Kota Depok menuntaskan keluhan masyarakat khususnya di Kec. Tapos terkait adanya dugaan pungli kegiatan PTSL yang dilakukan oknum saat melakukan pengukuran atau pendaftaran, ” kata Pardong, Koordinator AMAP Kota Depok saat mengelar aksi demo di depan kantor ATR/BPN Depok, Rabu (13/10).

Puluhan massa gabungan dari 19 LSM mengelar aksi demo dengan membentangkan sejumlah poster yang dibawa terkait menuntut pengusutan secara tuntas dugaan kegiatan pungli PTSL yang dilakukan oknum tertentu.

Menurut dia, hasil investigasi di lapangan keluhan warga cukup banyak terkait dugaan pungli program PTSL. “Oknum itu meminta uang berkisar Rp 3 hingga Rp 7 juta di wilayah Tapos dengan alasan untuk bensin, uang ukur, uang makan dan lainnya, ” ujarnya.

Kegiatan aksi demo sekitar satu jam kemudian diterima Kasubag TU ART/BPN Kota Depok, Yudhi Subagia, mengaku pihaknya berterima kasih adanya masukan dan saran terkait dugaan pungli PTSL. Untuk masalah lainnya tidak mendapatkan jawaban karena pimpinan tengah bertugas di luar kota. Aksi itu akhirnya bubar secara tertib dan meminta pihak kantor ART/BPN Depok tanggap atas keluhan masyarakat terkait dugaan pungli program PTSL.

Terkait bantahan pihak kantor ART/BPN Depok adanya pungli, imbuh dia, tentunya sudah hal yang lumrah kalau Kepala kantor ART/BPN membantah dugaan pungli tersebut. “Wajar kalau dibantah pihak BPN apalagi Kepala ART/BPN Depok Ery Juliani P baru menjabat beberapa bulan, ” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ART/BPN Depok, Ery Juliani P, kepada wartawan beberapa waktu lalu, dengan tegas membantah adanya kegiatan dugsab pungli di jajarannya terlebih proyek PTSL. “Biaya pelayanan PTSL sebesar Rp 150 ribu dan ditanggung pemerintah yang langsung disetorkan ke kelurahan masing masing, ” ujarnya sehingga di pastikan tidak ada pegawai kantor ART/BPN Depok melakukan pungli.

Bahkan, imbuh dia, sebelum kegiatan PTSL dilaksanakan jajaranya melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat agar proses berjalan dengan lancar. (anton)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *