oleh

Ombudsman Jakarta Raya Dukung PN Depok Raih WBK dan WBBM

POSKOTA. CO – Jajaran Ombudsman Jakarta Raya secara tegas siap mendukung dan memberikan bantuan serta asustensi bagi Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk meriah predikat Satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM dalam memberikan pelayanan ke masyarakat banyak.

“Prinsipnya kami siap membantu dan menduking penuh program PN Depok untuk meraih serta masuk Zona Integritas predikat WBK dan WBBM tentunya harus ada keseriusan seluruh jajaran yang ada, ” kata Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, Jumat (19/3) malam.

Biasanya kegiatan yang dilakukan lembaga lembaga pemerintah dan lainnya mengundang Ombudsman sebagai saksi namun bila PN Depok telah sepakat dan siap melaksanakan tersebut jelas sangat didukung penuh untuk kepentingan masyarakat banyak.

Menurut dia, dulu lapas Cibinong langsung diantensi kita yang hingga mereka mendapat WBK termasuk Polres Metro Bekasi hinggai mereka mendapat WBK secara berturut-turut hingga mendapat WBBM malah.

“Diminta atau tidak pihaknya akan selalu memberikan perhatian kepada teman-teman yang masuk ZI WBK WBBM. Biasanya kita akan melakukan pemantauan lebih ketatlah terkait akan itu. Intinya memang, pelayanan harus diperbaikin untuk masuk ke zona integritas WBK WBBM,” katanya.

Sementara itu, Ketua PN Depok Syamsul Arief didampingi Wakil Ketua PN Depok, Imam Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa jajarannya secara resmi telah melakukan kesepakatan bersama terkait Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang ditandatangani Wali Kota Depok Muhammad Idris dan sejumlah pejabat Forkopimda Depok beberapa waktu lalu.

Program ini merupakan salah satu bagian ikhtiar PN Depok untuk membersihkan diri sekaligus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tanpa terkecuali. “Pelayanan itu outputnya pada kepuasan masyarakat pencari keadilan,” imbuh nya yang akan terus memperbaiki seluruh kegiatan tata kelola administrasi, tata kelola manajemen dan birokrasi PN Depok menjadi lebih cepat, responsif serta terbuka tentu saja bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Sterilisasi pelayanan juga dilakukan dengan memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar masyarakat yang ingin mencari keadilan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat di PN Depok. Bahkan, tambah Imam L Hakim, seluruh hakim, panitera, pegawai dilarang menerima tamu, sesuai Surat Edaran MA yang diterbitkan pada 8 Maret 2010 itu termasuk tidak boleh lagi orang masuk ke ruang panitera perdata untuk menyerahkan atau mengajukan gugatan. (anton/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *