POSKOTA.CO – Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok telah melayangkan surat mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok terkait penangan Covid-19 selama tiga kali pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah masyarakat Kota Depok.
“Hasil kajian tim dari Nahdlatul Ulama (NU) Kota Depok selama ini ternyata dinilai penanganan penyebaran Covid-19 di masyarakat Depok masih setengah hati, kurang tepat, dan melukai rasa keadilan masyarakat di Kota Depok,” kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok Achmad Solechan yang disampaikan melalui surat mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok, Sabtu (16/5/2020).
Sebetulnya surat mosi tidak percaya penanganan Covid-19 ke Pemkot Depok khususnya Wali Kota Depok sudah sejak akhir April 2020 ditandatangani Ketua LPBH NU Muhtar Said tapi tidak ditanggapi sama sekali. Bahkan, kehadiran Mendagri Tito Karnavian ke Kota Depok beberapa lalu membuktikan bahwa masih ada beberapa masalah yang ditangani Pemkot Depok tidak tepat sasaran, dan melukai rasa keadilan masyarakat Depok.
Menurut Achmad, surat mosi tidak percaya ini semata-mata kami lakukan karena kepedulian dan harapan agar penanganan Covid-19 di Depok ini menjadi lebih baik. Walaupun surat tidak ditanggapi sama sekali Pemkot Depok, namun NU Cabang Depok tetap berharap akan perbaikan dan perubahan dalam penanganan Covid-19 di Kota Depok.
Pihaknya berharap Pemkot Depok mampu berubah dalam pola pandang sekaligus mengambil kebijakan yang tepat.
“Kalaupun tidak ada tanggapan serius dari Pemkot Depok, kita akan terus berikhtiar dan bergerak semampu dan sebisanya dalam rangka penanganan Covid-19 ini. Kita sadar ini adalah musibah kemanusiaan yang perlu gerakan bersama-sama oleh semua komponen untuk sebagai kata kunci keberhasilan program yang ditanganinya,” ujarnya.
Achmad Solechan menjelaskan, ada tiga hal yang dievaluasi dari cara kerja. Pertama, terkait dengan tidak berpihak dan tiada pembelaannya pada pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, Wali Kota membiarkan atau tidak menindak oknum yang melakukan penyunatan pada bansos. Ketiga, di tengah banyaknya warga terdampak ekonomi, Mohammad Idris justru menampilkan aksi melukai rasa keadilan dengan memberikan paket bantuan kepada para ASN Kota Depok. Hal ini adalah bentuk pengelolaan pemerintahan yang jauh dari rasa keadilan.
“Dalam satu kesempatan pertemuan dengan sejumlah ormas Pak Wali, sengaja atau tidak, menyinggungkaitkan rencana kesertaannya di pilkada nanti,” katanya.
Sebetulnya, tambah dia, secara komunikasi PCNU Kota Depok dengan Wali Kota Depok relatif berjalan baik meski tidak begitu dekat. Bahkan dirinya sempat menghadiri undangan Zoom Meeting MUI Kota Depok yang dihadiri oleh Wali Kota Depok. Hanya saja, mengenai kesan adanya ikatan identitas Idris dengan NU dikoreksinya.
“Mohammad Idris secara organisatoris dan ideologi tidak terkait dan tidak dekat dengan NU,” katanya. (anton)
Komentar