JAKARTA – Ratusan massa dari Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia menggelar unjuk rasa di dekat Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, menagih janji pemerintah akan memberlakukan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Selain menggelar aksi damai, perwakilan Fakta juga mengirim surat berisi tuntutan sama, kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Setneg.
Lebih dari 150 massa yang terdiri dari anggota Fakta Indonesia dan Gerakan Kampung Sehat dari enam kota, melakukan aksi damai bertajuk ‘Dukung Upaya Pengendalian Konsumsi MBDK untuk Kesehatan’. Selain berorasi sambil membentangkan spanduk dan bendera, masa demonstran juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan bahaya konsumsi MBDK secara berlebihan, korban penyakit tidak menular seperti diabetes, gagal ginjal, jantung, darah tinggi, obesitas, dan lainnya.
Ketua Fakta Indonesia Ary Subagyo Wibowo menjelaskan aksi damai ini dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat konsumen dari konsumsi MBDK secara berlebihan. “Sejak sembilan tahun terakhir, Fakta Indonesia berjuang untuk membatasi peredaran MBDK melalui pemberlakuan cukai dan label peringatan produk. Selama itu pula, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berjanji akan menerapkan cukai, namun nyatanya sampai sekarang tak kunjung dilakukan,” kata Ary bersama wakilnya Azas Tigor Nainggolan di lokasi demo kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).
Massa Fakta dan Gerakan Kampung Sehat dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta tak mau kena ‘prank’ terus oleh pemerintah yang selalu berjanji mau mencukaikan MBDK namun tak kunjung dilakukan. “Kami tak mau dibohongi terus-menerus. Pokoknya kalau belum ada Surat Keputusan Presiden, kami akan terus berjuang mendorong pemerintah menertibkan peredaran MBDK yang rawan menimbulkan penyakit,” teriak perwakilan Kampung Sehat dari Bandung.
Menurut Ary bahwa pemerintah cenderung mengulur-ulur waktu karena patut diduga ada oknum-oknum berwenang yang ‘disiram’ oleh industri sehingga rencana cukai selalu ditarik ulur. “Di banyak negara sudah berlaku cukai MBDK, bahkan negara Timor Timur saja sudah berlaku, tapi Indonesia kok malah belum. Ada yang aneh. Untuk itu, kami baru saja berkirim surat ke Presiden Prabowo. Surat kami sudah diterima oleh petugas TU Kemensetneg atas nama Subandi. Semoga aspirasi kami didengar oleh Presiden,” harap Ary.
Menurutnya pemerintah harus bertindak cepat karena korban terus berjatuhan. Banyak anak-anak menderita sakit diabetes, gagal ginjal, maupun obesitas karena sering minum MBDK yang harganya sangat murah dan dijual di sembarang tempat. Jika dicukaikan akan banyak manfaat antara lain peredaran MBDK lebih terkendali karena harga naik, konsumen makin paham terhadap kandungan MBDK sehingga mengurangi kebiasaan minum berpemanis, sedangkan bagi pemerintah mendapat pemasukan dari cukai. (jo)
Komentar