POSKOTA.CO – Seperti di film sinetron, operasi Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kawasan Kramat Pulo, Senen antara petugas Satpol PP dan petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) saat melakukan operasi penertiban manusia gerobak atau pemulung, kocar – kacir pada, Kamis (9/2/2023) sore.
Sekedar diketahui, operasi penertiban PMKS yang di gelar dadakan dan serentak ini dilakukan apel terlebih dahulu, dipimpin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta.
“Kayak di film sinetron aja nih operasi PMKS, itu main tarik-tarikan, ada yang kabur, ada juga yang teciduk pemulung nya,” ujar Wahyu (37) salah satu penggendara bermotor yang menyaksikan di lokasi, Kamis (9/2/2023) sore.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kelurahan Kenari, Ali Yusuf saat dikonfirmasi membenarkan, operasi penjangkauan PMKS di wilayah Kecamatan Senen sasarannya pemulung yang ngetem di kawasan, Jalan Kramat Raya dan Kramat Pulo. “Dapet 5 gerobak termasuk 5 manusia gerobak atau pemulung,” ungkap Ali Yusuf.
Ke 5 gerobak kemudian diamankan di gudang Satpol PP Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I. Sedangkan, pemulungnya digiring ke dalam mobil kerangkeng Dinas Sosial (Dinsos) dan di bawa ke Panti, Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan.
Perintah Gubernur
Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Budi mengatakan, operasi penjangkau PMKS digelar karena perintah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono karena kesal lantaran banyak laporan dari masyarakat tentang manusia gerobak. Terlebih saat ini memasuki bulan Ramadhan 1444 Hijriyah dari mana-mana akan masuk ke DKI Jakarta untuk mencari rejeki dengan meminta-minta kepada masyarakat umum.
“Biasa nya memang kalau ganti pemimpin pasti kebijakannya berbeda-beda. Nah makanya anak buahnya Pj Gubernur DKI harus peka. Jangan sampai mesti disuruh baru bekerja sudah kayak anak Taman Kanak-kanak (TK) saja,” tukas Budi.
Tokoh ini juga mengkritik penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketentraman dan Ketirtiban Umum (Trantibum) yang dilakukan dengan bergaya humanis berdampak Pedagang Kaki Lima (PK-5) semaunya menggelar lapak seperti di area taman, trotoar, di atas saluran air dan lain-lain. Pedagang pada jualan gelar lapak, petugas Satpol PP nya cuma melihat saja.
“Semestinya tegakan Perda karena di depan mata melanggar, tapi malah diliatin aja seperti nggak punya nyali,” cetus tokoh ini. (van)
Komentar