oleh

SK JABATAN DI KEMENHUB TUMPANG-TINDIH, INI YANG BIKIN ADU DOMBA

POSKOTA.CO – Buntut pelantikan ratusan pejabat di Kemenhub yang menimbulkan berbagai pertanyaan kini terungkap munculnya SK Menhub No 2486 tahun 2019 Tanggal 12 Desember 2019 tentang pengangkatan eselon lV Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang tumpang tindih.

Administrasi kepegawaian di kementerian ini terlihat kurang teliti. Buktinya, Kepala seksi pengelolaan terminal Subdit terminal angkutan jalan, Direktorat Prasarana Transportasi jalan, selain mengangkat Irwan Arifianto sebagaimana tertera diurutan 200, Menhub juga mengangkat Dody Arifianto pada jabatan sama seperti tertera di  nomor urut 201

Kemudian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat tranportasi sungai, danau dan penyeberangan, Sudarmaji dan Mujihadi sama-,sama diangkat sebagai Ka Subsi sebagaimana tertera diurutan 209 dan 226.

Amburadul lainnya terjadi sebagaimana tertera di nomor 217 dan 218, Heri Prabowo dan Dirthasia Gemilang Putri, sama-sama diangkat Menhub menjadi Kepala Seksi Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi. Saya yakin jawabannya, manusia ada kekurangan dan kesalahan.

BUKAN WEWENANG

Sebelumnya diwartakan, bukan wewenangnya tapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Ir Djoko Sasono MSc berani melantik 592 pejabat Administrasi dan Pengawas Kementerian Perhubungan di Graha Angkasa Pura 1, Kemayoran, Jakarta Jumat, 13/12/19. “Itu wewenang Menhub ada aturannya,” ungkap seorang karyawan pada poskota.co

Salah satu pelanggaran yang dilakukan Sekjen Djoko adalah melantik Eselon ll yang bukan wewenangnya. Sebab, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 2 PM Tahun 2015 tentang wewenang, pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian di lingkungan Kemenhub,menyebutkan yang melantik adalah Menhub.

MENEPIS

Menepis kabar diatas Hengki, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementrian Perhubungan menyebut kabar berita dari Poskota.co tangal 14 Desember 2019 dengan judul ” Ada Dugaan Menhub Digembosi Anak Buahnya ” adalah informasi yang menyesatkan dan sangat tendensi politik adu domba (devide et impera).

Bahwa terkait dengan pengangkatan, perpindahan dan mutasi ASN di lingkungan Kemenhub yang dilakukan tanggal 13 Desember 2019 merupakan proses dan tahapan yang telah mendapatkan persetujuan dan mandat dari Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 13 Desember 2019 Pak Menteri Perhubungan sedang berhalangan dikarenakan sedang sakit.

Dan mandat tersebut juga telah dituangkan dalam Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor SU 36 tahun 2017 tanggal 13 desember 2019 tentang surat kuasa melantik.

Dan hal tersebut telah sesuai dengan Perka BKN nomor 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, yang menyatakan “PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.

Sehingga adanya isu yang menyatakan bahwa hal tersebut untuk mengembosi Menteri Perhubungan adalah tidak benar dan tendesi pembunuhan karakter.

Kami sangat menjaga hubungan baik dengan media, membuka komunikasi yang intens dan selalu menjaga komunikasi yang sehat dengan seluruh jajaran media.

Sangat mengharapkan adanya cover both side. Tanggapapan ini sebagai hak jawab Kemenhub sesuai UU Pokok Pers. Terima kasih.Hengki Ankasawan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementrian Perhubungan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *