oleh

Komentar Menjurus SARA, Dilaporkan ke Krimsus Polresta Bogor

POSKOTA. CO – Komentar bernada fitnah dan menjurus unsur SARA (suku, ras dan ras) oleh Deden Yusuf Danial di Facebook terkait kata – kata kafir yang ditujukan kepada PDI Perjuangan, berakhir di jalur hukum. Deden yang merupakan ASN (aparatur sipil negara) di bagian Humas Pemkot Bogor dilaporkan Isnawati, pengurus banteng moncong putih ke Krimsus Polresta Bogor Kota Minggu (27/9/2020) malam.

Isnawati dan seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bogor tak terima di katakan kafir oleh ASN Pemkot Bogor. “Laporan sudah saya buat. Bahkan saya tiba dirumah sudah dinihari usai dari kantor polisi. Saya ditemani rekan-rekan pengurus mendatangi Polresta Bogor Kota membuat laporan, agar kedepan tidak ada lagi yang melakukan hal seperti ini. Saya ajak, mari kita gunakan media sosial secara positif,”kata Isnawati.

Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Gregorius B.Djako menyampaikan, bahwa perbuatan Deden Yusuf Danial adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Bunyi pasal 28 ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selain itu pernyataan Deden yang juga seorang ASN melanggar Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang bisa berujung pemecatan.

Ketua BBHAR (badan bantuan hukum rakyat) Greggorius Djako SH.

Sebenarnya, tujuan pasal 28 UU ITE adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. “Isu SARA seperti pernyataan kafir ke PDI Perjuangan dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil,” jelas Gregg.

Contoh penerapannya menurut Gregg yang juga Ketua Bidang Advokasi DPC Peradi Kabupaten Bogor adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Perbuatan Deden Yusuf Danial yang dilakukan dengan cara memposting tulisan dengan kalimat mengandung unsur SARA termasuk kata kata kafir yang ditujukan kepada PDI Perjuangan hingga mengundang kemarahan kader PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis cukup untuk menjeratnya dengan UU ITE.

Apalagi Deden Yusuf Danial adalah Humas Pemkot Bogor dan ASN. Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS.
“Sanksi paling beratnya, pemecatan dengan tidak hormat sebagai PNS apabila menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan,” ungkap Gregg. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *