oleh

Ketua KPK: Penangkapan Rahmat Effendi Murni Persoalan Pidana

POSKOTA.CO–Kata Ade Puspitasari, penangkapan ayah kandungnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK adalah pembunuhan karakter. Ketua KPK Firli Bahuri menilai wajar seorang anak ingin membela orang tuanya, namun perlu diketahui dalam OTT ini, KPK murni pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK secara tegas dikatakan Firli tidak terlibat dalam praktik politik dan menjamin tidak akan terlibat dalam aksi politik. Penetapan tersangka Rahmat Effendi kata Ketua KPK Firli sama sekali tidak berdasarkan pada asumsi dan adanya kepentingan politik.

Penangkap dan penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang dimiliki KPK, bukan berdasarkan asumsi-asumsi atau opini, apalagi untuk kepentingan politik. “Sekali lagi saya tegaskan, KPK tidak terlibat aksi politik,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (9/1/2022).

Menurut Firli, pihaknya ingin memberikan pemahaman bahwa seseorang menjadi tersangka bukan karena ditetapkan oleh KPK, bukan asumsi, bukan juga berdasarkan opini atau kepentingan politik. “KPK tidak ikut opini atau kepentingan politik.  KPK tidak ingin dan tidak akan terlibat dalam aksi politik. KPK adalah lembaga yang dapat dijamin independensinya,” tegas Firli.

Dalam bertindak menurut Firli, KPK dilarang terpengaruh pada kekuasaan apa pun. Sebab, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang independen. Bahkan dalam pelaksanaan tugas kewenangannya tidak terpengaruh pada kekuasaan mana pun.

Menurut  Firli, penetapan tersangka Rahmat Effendi sudah berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagai pelaku tindak pidana korupsi. KPK tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang undang disebutkan, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Ditegaskan Firli lagi, pihaknya tidak akan pernah pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU No 19 Tahun 2019. Di dalam UU ini disebutkan, kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebelumnya, putri kandung Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ade Puspitasari juga Ketua DPD Golkar Kota Bekasi menyebut, OTT yang dilakukan KPK terhadap ayahnya merupakan pembunuhan karakter. Di hadapan kader Golkar Kota Bekasi, Ade menyebut tidak ada uang sepeser pun yang dibawa KPK saat melakukan penangkapan terhadap ayahnya.

Ade menilai, penangkapan yang dilajukan KPK adalah upaya menjatuhkan nama baik ayahnya. “Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun,” ujarnya.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.