oleh

Alamsyah Hanafiah: Hakim Keliru dalam Menafsirkan Putusan MK 

POSKOTA.CO – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Alamsyah Hanfiah menyatakan, hakim tunggal Suharno Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam menafsirkan putusan Mahkamah Kontitusi (MK). Pernyataan ini berkaitan dengan gugurnya gugatan praperadilan terkait penangkapan dan penahanan terhadap Rizieq dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan.

Gugatan praperadilan Habib Rizieq resmi gugur karena sidang pokok perkara telah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3/2021) kemarin. Itu merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d tahun 1982 KUHAP yang menyatakan bahwa gugatan praperadilan dapat dinyatakan gugur secara hukum jika sidang pokok perkara telah dimulai.

Alamsyah menilai hakim keliru menafsirkan putusan MK yang dinyatakan apabila perkara praperadilan belum selesai. “Hakim keliru menafsirkan ” kata Alamsyah Hanafiah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2021).

Menurut Alamsyah, yang dimaksud dalam kata ‘belum selesai’ sesuai peraturan MK adalah dalam ranah pemeriksaan. Di sisi lain, gugatan yang dilayangkan Rizieq sudah melewati tahap pemeriksaan dan hanya tinggal diputuskan oleh hakim.

“Kalau perkara ini praperadilan sudah selesai Rabu yang lalu. Sekarang ini bukan proses pemeriksaan, prosesnya pembacaan putusan. Jadi proses pemeriksaan perkara itu mulai dari gugatan, jawaban, pembuktian, saksi-saksi sampai ke kesimpulan itu namanya proses pemeriksaan perkara,” ujarnya.

Atas dasar itu, Alamsyah menilai hakim Suharno salah dalam melakukan penafsiran. “Kelirunya hakim menafsirkan tentang proses pemeriksaan perkara praperadilan belum selesai. Padahal proses pemeriksaan sudah selesai,” tambah Alamsyah.

Dalam sidang, hakim tunggal Suharno menyatakan gugatan Rizieq Shihab telah gugur. Hal tersebut dikarenakan sidang pokok perkara pelanggaran protokol kesehatan sudah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3/2021).

Gugurnya gugatan Rizieq kata hakim Suharno mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d tahun 1982 KUHAP. Dikatakan,  gugatan praperadilan dapat dinyatakan gugur secara hukum jika sidang pokok perkara telah dimulai.

“Dengan demikian berdasarakan Pasal 82 ayat 1 huruf d tahun 1981 tentang KUHAP,  hakim berpemdapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon haruslah dinyatakan gugur,” ujar Suharno.

Dengan demikian lanjut hakim, tidak ada putusan terkait guguatan tentang penangkapan dan penahanan terhadap sang habib. Dalam hal ini hakim juga membebankan biaya perkara sejumlah nihil kepada pihak pemohon.(Omi/bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *