oleh

Peran Majelis Pengawas Tidak Saja Masalah Etik, Juga Kinerja Pengembangan Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual

POSKOTA.CO – Keberadaan Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual (KI)  secara kelembagaan menjadi demikian penting bukan saja untuk penindakan/ pemeriksaan masalah etika dan norma pelaksanaan Profesi Konsutan KI yang berujung pada pemberhentian namun penting untuk evaluasi  kinerja dan Pengembangan Profesi Konsultan.

Hal ini disampaikan  Dr. Suyud Margono selaku  Ketua Umum Asosiasi Konsutan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), dalam acara Konsiyering Rancangan  Peraturan Menteri Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan  Kekayaan Intelektual (KI), di Cisarua Bogor pada tanggal 9-11 November 2022.

Dalam rangka ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (KI), terdapat 4 (empat) komponen materi Peraturan Menteri sebagai berikut: (1) Pelatihan Konsultan KI; (2) Ujian Konsultan KI; (3) Majelis Pengawas, dan (4) Pemberhentian Konsultan KI.

Menurut Suyud Organisasi Profesi menawarkan sistem pendataan Konsultan Kekayaan Intelektual yang aktif tersinkron dengan sistem evaluasi dan pelaksanaan Kinerja Profesi dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP).

Sehingga sistem ini membantu Majelis Pengawas dalam rangka kegiatan  monitoring dan dalam rangka asas keterbukaan dan keseimbangan dimana kewajiban Konsultan KI untuk melaksanakan Profesi pelayanan masyarakat (Klien), karena Konsutan KI memberikan jasa pengajuan dan pengurusan terhadap seluruh tahapan proses aplikasi, registrasi dan Konsultasi bidang KI, dengan sistem pelaporan organisasi dapat dilakukan dalam format elektronik, pungkasnya.

Menindak lanjuti DJKI telah membentuk  Tim Konsiyering yang terdiri dari Tim dari unsur Organisasi Profesi (AKHKI), Direktorat Jenderal Kekayaan Inteektual (DJKI),  Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Ditjen PP) yang dalam kurun waktu 6 bulan telah menyusun Draft.

Dari unsur Organisasi Profesi terdiri Pengurus AKHKI diantaranya Ir. Migni Myriasandra, Olga K. Santoso, Maulitta Pramulasari, Rohaldy Muluk, Heru Setiyono, dan Nidya R. Kalangie.

Ibu Endar Tri Ariningsih, S.Sos., M.Si., Koordinator Kerjasama Dalam Negeri mewakili Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI, DJKI KemenKum HAM RI, dalam sambutannya menyampaikan  bahwa sambil menfinalisasi Draft Rapermen ini, Pemerintah akan menyiapkan proses pembentukan Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Profesi (AKHKI) dan Akademisi/ Ahli.

Disamping itu juga urgen untuk membuat sistem pelaporan Organisasi Profesi dan Protokol sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) dengan sistem pelaporan organisasi dapat dilakukan dalam format elektronik. (rilis/d)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.