oleh

Siapa Bekingnya? Dirikan Tower tanpa Izin di Sinjai

POSKOTA.CO- Pembangunan menara jaringan telekomunikasi (Tower) di dua tempat berbeda dipastikan menyalahi aturan atau ilegal. Dua menara yang dimaksud adalah terletak di Kelurahan Lappa lingkungan Tappee (XL) dan Tower Smartfren terletak di jalan Bulo-bulo barat di kelurahan biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Minggu (14/2/2021).

Dari empat pembangunan menara jaringan telekomunikasi dua diantaranya, sudah memiliki izin prinsip tapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni, tower di jalan Dahlan Isma, Sinjai Utara dan Tower di Desa Tongke-tongke, kecamatan Sinjai timur. Sedangkan dua titik lainnya Tappe’e dan Bulo-bulo Barat tidak sama sekali memiliki izin

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sinjai, Helmy Hidayat menjelaskan dari awal kami masuk keranah ini, tidak dalam kapasitas mengambil alih apa yang menjadi tugas Dinas PUPR Sinjai, Lingkungan hidup, PTSP ataupun Dinas Komunikasi information dan persandian namun ranah administrasi tetap menjadi domain pemerintah daerah kabupaten Sinjai.

Sampai akhir tahun 2020, faktanya bahwa keempat pekerjaan di BTS tower ini belum sama sekali ada IMBnya, sebagai finishing dari mulai izin prinsip yang didalamnya ada rekomendasi masing- masing OPD apakah PUPR menyangkut RDTR/ RTRW dan lingkungan lingkungan termasuk PTSP.

” Persoalan ini mencuat kepermukaan mengingat ada informasi tower Lappa dan Bulo barat tersebut secara aturan menurut peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang RDTR dan RTRW peraturan daerah nomor 28 tahun 2012 intinya adalah tidak termasuk dalam titik koordinat yang dimaksud dalam perda tersebut,” ucap Rabu.

Berawal dari dugaan gratifikasi!

Kenapa kemudian kami soroti karena ada informasi dari luar karena salah satu kepala dinas terkait menerima dari sesuatu dari provider, entah provider yang mana. Dari dasar itu dan dari rujukan itu kami masuk untuk memastikan apakah ada indikasi terjadi gratifikasi atau suap?

Jadi kami tidak serta merta mencari kesalahan tetapi informasi yang beredar seperti itu, sehingga pada akhirnya melihat Kondisi dilapangan dihubungkan dengan kondisi nya bahwa tempat berdirinya dua tower masuk resapan air yang secara aturan RDTR/ RTRW tentu menyalahi diharuskan untuk setidak-tidaknya paling tidak apa yang harus kita lakukan bangunan yang sudah berdiri tersebut.

Artinya dari sprint surat tugas yang diberikan dan hasil wawancara yang kita lakukan dari para pihak dan salah satu ahli yang mungkin berkaitan dengan penertiban perda tersebut.

Intinya adalah bangunan Tower terindikasi memang ada gratifikasi atau suap saat itu. Setelah itu, kami tingkatkan dan dalami kembali karena pada saat itu, kami tahu kepolisian telah melakukan penyelidikan dan kami melihat pihak kepolisian telah optimal sehingga kami masuk dalam hal ini kami lakukan penyelidikan.

Fakta dibalik 4 tower di Sinjai!
Setelah kami lakukan pemeriksaan beberapa pihak intinya, faktanya sampai hari ini izin prinsip nya belum keluar, izin prinsip tentu didalamnya ada rekomendasi dari PUPR Kaitan dengan RDRTRW kemudian dari lingkungan yang menjadi titik awal bahwa kalo rekomendasi ini ada baru izin prinsip keluar baru tindaklanjutnya adalah IMB

Sementara Kondisi terakhir sampai saat ini untuk Tongke-tongke dan Dahlan Isma izin prinsip sudah keluar tapi IMB belum keluar itu secara informasi yang kami peroleh dari dinas terkait.

Tower Berdiri tanpa Izin?
Kemudian kami masuk keranah dalam hal ini apakah kemudian dengan tidak adanya izin prinsip faktanya kenapa bangun tower ini tetap berdiri?

Sehingga kami temukan adanya surat yang diterbitkan oleh dinas Infokom dan persandian, surat tersebut tertanggal 6 Juli dan 9 Juli 2020 merekomendasi atas izin terhadap pekerjaan pembangunan BTS tower khusus bulo-bulo barat dan persetujuan pun sama dengan Bulo-bulo barat.

Artinya apa, kita tidak berbicara masalah kapasitas Kominfo tetapi kami melihat surat tersebut ada frase bahasa kata persetujuan atas nama pemerintah daerah kabupaten sinjai. Kami melihat dalam hal seperti itu ketika kami melihat rujukan dalam hal tersebut kami harus menarik benang merahnya.

Surat ini keluar dari Kominfo Sebagai dinas yang memiliki kewenangan mandat, kewenangan atribut ataukah kewenangan mandat ataukah pendelegasian?

Setelah kita dalami baik secara atribut tidak diatur secara Undang undang ketika Kominfo mengeluarkan surat dengan membahasakan pemerintah, secara mandat pun juga tidak bisa dikatakan seperti itu, secara pendelegasian paling tidak ada surat kuasa atau Surat SK yang dikeluarkan bupati untuk memerintahkan kepada kominfo mengeluarkan surat tersebut.

Rujukan Peraturan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Sinjai!

Karena faktanya jika ditarik kembali terhadap pembangunan tersebut rujukan adalah didalam PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan menara pasal 182 Disitu dalam hal pekerjaan dalam pembangunan pasti harus memenuhi syarat rencana tata ruang RTRW.

Nah disitu ada permen telekomunikasi dan keputusan bersama antara menteri dalam negeri dan pihak menteri Kominfo sendiri yang intinya pembangunan menara harus izin bupati atau walikota jika itu tidak ada maka pembangunan tidak bisa dilakukan sehingga ada panismen yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut,

Artinya landasan hukumnya tidak saja didasarkan pada perda no 2 tahun 2018, perda 28 tahun 2012 tetapi juga didasarkan PP no. 15 tahun 2010 tentang menara dan peraturan Kominfo sendiri no 2 perMK Kominfo 3 2008 dan keputusan bersama Antara menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum dan menteri komunikasi dan kepala bidang koordinasi penanaman modal no.18 tahun 2009 berdasarkan keputusan bersama bahwa mengacu peraturan menteri dan peraturan pemerintah bahwa pembangunan tower harus seizin bupati atau walikota.

Kadis Infokom Sinjai Dianggap Melampaui Batas Kewenangan!

Dari hal tersebut seharusnya apa yang dilakukan kadis Kominfo dengan mengeluarkan surat pertanggal 6 dan 9 Juli 2020 dengan mengatasnamakan pemerintah daerah buat kami :

Itu adalah Abuse the power artinya melampaui batas kewenangan yang dimiliki dan selanjutnya tentu melawan hukum yang notabenenya diatur dalam perda, keputusan bersama, dan PP. Sesuai PP nomor 15 tahun 2010 dimana dalam PP pasal 182 disebut peraturan tata ruang yang dijatuhkann diantaranya peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, Pemulihan fungsi ruang atau denda administratif

Ada Perlakuan Berbeda terhadap Provider dan Pengakuannya!

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, karena pertama dan utama yang dilakukan pemeriksaan adalah saksi tentu saksi ini harus kualifikasi pasal 1 butir 26, 27 KUHP melihat sendiri, mengalami, mendengar, mengetahui dan hal2 itu kami penuhi didasarkan hasil pemeriksaan provider Bulo barat dan Lappa kemudian tindak lanjut masing-masing Pimpinan OPD tekhnik seperti PU, PTSP, ahli dan kominfo artinya mengingat informasi awal yang kami peroleh ketika tidak dituangkan dalam di BAP , informasinya ada menjanjikan, ada memberikan ketika pertanyakan kami ajukan kepada pihak provider tidak diakui dan memang tidak ada dilakukan pemberian entah bentuk suap atau gratifikasi.

Khusus Surat yang dikeluarkan oleh kominfo itu atas inisiasi kominfo dan itu diberikan khusus kepada tower di bulo-bulo barat artinya khusus untuk Lappa ada perlakuan yang berbeda antara dibulo-bulo barat dan Lappa

Pihak provider Lappa melakukan inisiasi karena adanya diskriminasi perlakuan yang berbeda antara dia dan pihak provider bulo-bulo barat karena bulo-bulo barat juga sama statusnya karenanya dia menganggap punya korsium, kenapa bisa berdiri tower di bulo-bulo barat sedangkan saya tidak?

Faktanya Sampai Detik Ini, Tidak Ada Gratifikasi atau Suap yang Dimaksud!

Dari hasil kesimpulan, totalitas hasil kegiatan sprint of sleep yang kami lakukan memang ada perbuatan melawan hukum tetapi setelah dilakukan pemeriksaan semua saksi faktanya sampai detik ini tidak ada terjadi dalam hal ini gratifikasi atau suap seperti yang diinformasikan. Entah apakah pihak providernya berbohong dalam hal ini ataukah dari Kominfo sebaliknya.

Yang kami garis bawahi adalah kebijakan yang dikeluarkan tanpa memiliki izin prinsip terhadap dua tower tersebut dengan mengatasnamakan pemerintah daerah itu adalah bukan merupakan kewenangan atribut, delegasi dan mandat itu dengan sendirinya adalah melampaui batas kewenangan yang dimiliki bersangkutan.

Kejaksaan Negeri Sinjai Minta Dua Tower Dibongkar atau Dipindahkan!

Kesimpulan akhir itu semua, terhadap pekerjaan semua harus atau patuh untuk dibongkar atau setidak-tidaknya jika pemerintah memandang untuk kemajuan daerah karena daerah yang maju tidak dilihat dari infrastruktur nya saja, tidak dilihat dari listriknya yang maju tetapi juga dilihat telekomunikasi setidak-tidaknya dipindahkan ke lokasi yang memenuhi syarat sesuai dengan perda no 2 2018 dan no.28 tahun 2012. (Jumardi)

 206 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *