oleh

Kades Cikeusal Kuningan Sebut Transparansi Publik Jawaban bagi Transisi APBDes 2026

KUNINGAN – Kepala Desa (Kades) Cikeusal, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Mulya mengungkapkan, salah satu jawaban pihaknya (pemdes-red) dalam menyikapi transisi penurunan realisasi APBDes tahun 2026 adalah dengan memaksimalkan fungsi transparansi (keterbukaan) kepada masyarakat.

Hal tersebut dinyatakan Kades Cikeusal, Mulya, ketika dimintai pendapatnya oleh POSKOTAONLINE.COM, Minggu (19/4/2026), soal perubahan yang cukup signifikan penurunan nominal dana desa (DD) yang akan diserap pada tahun anggaran 2026. “Supaya masyarakat mengetahui dan memahami kondisi dana desa, langkah memaksimalkan fungsi transparansi atau keterbukaan menjadi jawaban atas transisi keuangan desa saat ini,” terangnya.

Menurutnya, melalui sebaran informasi yang disampaikan secara lisan oleh pihak pemdes, maupun berbentuk tulisan nanti yang akan dipasang pada sarana baliho di depan kantor balai desa, APBDes tahun 2026 perlu segera tersampaikan kepada masyarakat. “Setidaknya langkah ini dapat membantu memberikan kejelasan kepada warga, bahwa pengurangan kegiatan di desa tahun sekarang dikarenakan serapan dana desa mengalami transisi perubahan sangat signifikan,” ujar Mulya.

Disebutkan Kades Cikeusal ini, program strategis nasional berupa perwujudan pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memotong langsung realisasi APBDes 2026 pada angka sekitar 60 persen. Atas fakta objektif tersebut, lanjutnya, masyarakat diharapkan dapat menyadari, jika aspirasi atau keinginan yang pernah tersampaikan kepada pemerintah desa bisa tertunda dan tidak dapat diwujudkan mengingat keadaan seperti ini.

Sementara itu, Camat Cimahi Jana, S.Sos., A.Kp., membenarkan adanya realisasi penurunan angka nominal yang diserap desa bersumber dari pemerintah pusat (DD-red). “Program KDMP telah diatur pemerintah pusat didirikan dengan menyerap keuangan dana desa dan ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi semua desa,” ucapnya.

Camat Cimahi mengatakan, sekarang desa fokus ke kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong peningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa menghasilkan PADes nanti melalui Kopdes serta memaksimalkan pendayagunaan BUMDes. “Desa juga melalui program MBG melanjutkan fokusnya dalam penanganan stunting,” ungkap Jana. (*/cep)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *