oleh

DPMD Kuningan Tegaskan Tata Kelola Dana Desa Harus Sesuai Regulasi

KUNINGAN-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan Jawa Barat, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pemdeskel), Hamdan Harismaya, S.Kom.,M.Si menegaskan, pengelolaan dana desa (DD) harus sejalan dengan regulasi (ketentuan) yang berlaku.

Hal itu diungkapkan Hamdan, ketika dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM melalui sambungan WhatsApp (WA), Jum’at (01/03/2024), terkait dengan mencuatnya persoalan dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2023 di Desa Mancagar Kecamatan Lebakwangi.

Menurutnya, kejadian yang muncul di Desa Mancagar harus menjadi perhatian dan cambuk bagi pemerintah desa, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Lebakwangi dan umumnya bagi seluruh desa di Kabupaten Kuningan, agar peristiwa serupa itu tidak pernah dilakukan atau tidak terjadi lagi ke depannya.

“Dana desa dipinjam untuk kepentingan pribadi perangkat desa jelas dilarang dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan jika dilakukan,”ucapnya.

Selain itu Kabid Pemdeskel menegaskan, realisasi dana desa, harus memedomani dan mengikuti kandungan didalam APBDes tahun anggaran berjalan.

“Penyerapan dana desa tentu harus berdasarkan apa yang sudah direncanakan dan diputuskan didalam APBDes,”ujarnya.

Sehubungan itu dia menekankan, implementasi dari dana desa, diharapkan perlu  melibatkan pendampingan dari pihak terkait, baik pada tataran pemerintah desa, pemerintah kecamatan bahkan sampai ke tingkat kabupaten.

“Proses realisasi penyerapan dana desa menjadi lebih terkawal dengan baik, jika langkah pendampingan ditempuh secara maksimal,”ujarnya.

Kabid Pemdeskel ini menambahkan, persoalan dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2023 di Desa Mancagar, saat ini terinformasi, memang sudah dalam penanganan pihak penyidik Polres Kuningan.

“Mari kita semua menghormati proses hukum yang sudah mulai berjalan ini,”ajaknya.

Hamdan juga  menghimbau kepada masyarakat, BPD dan pemerintah desa setempat (Desa Mancagar.red), dalam menyikapi permasalahan dimaksud, tetap menjaga dan memelihara kondusifitas desa.

“Kalau tidak dapat saling menjaga dan  mengendalikan diri, kemudian masalah menjadi bertambah semakin besar, tentu yang akan terkena dampak kerugian adalah masyarakat sendiri,”himbaunya mengingatkan.

Sebelum menutup pembicaraan, Kabid Pemdeskel juga sempat menyinggung peran pemerintah kecamatan sebagai verifikator (tim verifikasi) dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan APBDes.

“Tim verifikasi memungkinkan dapat menemukan lebih dini  pengelolaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa yang diduga bermasalah, disitulah ada kesempatan untuk memperbaiki dan meminta para pihak mempertanggungjawabkan hasil kegiatan APBDes,”ungkapnya.

Pihaknya sempat bertanya,  bagaimana kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBDes Mancagar tahun anggaran 2023, belakangan ini (2024.red) baru diketahui, masih ada yang tidak direalisasikan secara utuh atau menyeluruh.

“Proses verifikasi (Pemerintah Kecamatan.red) ini didalamnya tentu ada tempuhan mengevaluasi dan memeriksa kegiatan serta laporan pertanggungjawaban yang tertuang didalam APBDes 2023, mengapa baru terungkap pada 2024 sekarang,”ucapnya bertanya.

Sementara itu sebelumnya, secara terpisah, Pemerintah Kecamatan Lebakwangi melalui Kasipem, Dadang Sudiana, SIP., menyampaikan kepada POSKOTAONLINE.COM, jika pihaknya selalu berulang-ulang mengingatkan pemerintah desa, agar pengelolaan dana desa dilaksanakan sejalan dengan juklak dan juknis yang telah diatur pemerintah.

“Dalam berbagai kesempatan baik itu berbentuk seperti monitoring maupun evaluasi, pihak pemerintah kecamatan selalu menekankan agar pengelolaan dana desa ditempuh secara baik dan benar,”katanya. (Cep/fs).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *