KUNINGAN-Aspirasi masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dikabarkan semakin deras menuntut penanganan kasus dugaan korupsi dalam tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten setempat agar segera dituntaskan. Dikutip Senin (9/11/2026) dari InilahKuningan, indikator tersebut menguat dengan munculnya rencana dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengagendakan menggelar aksi unjuk rasa ditujukan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, pada Rabu (11/11/2026) lusa.
Agenda besar tersebut dikabarkan dipicu karena LSM yang tergabung dalam wadah GO-PEKA (Gabungan Ormas Peduli Kuningan) itu, menilai Kejari Kuningan sampai saat ini masih tertutup dengan informasi hasil penyidikan kasus dugaan korupsi dana tunjangan transfortasi dan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan sejak Tahun 2019 hingga 2025.
“Insya Allah Rabu (11/11/2026) lusa kita turun ke jalan, sasaran kita Kantor Kejari (Kuningan-red). Surat pemberitahuan aksi, sudah kita layangkan ke Polres Kuningan. Ada 8 Ormas/LSM sudah bergabung. Bagi yang ingin turut bergabung, silahkan.,” ucap Koordinator Lapangan (Korlap) H Abidin, Senin (09/11/2026), disampaikan kepada InilahKuningan.
Dinyatakan, dalam rencana aksi besarnya itu, GO-PEKA akan menuntut transparansi penanganan kasus dugaan korupsi dana tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan. GO-PEKA juga menuntut Kajari Kuningan dapat menetapkan tersangka pada kasus tersebut.
“Kajari Kuningan harus mundur dari jabatannya apabila tuntutan tersebut, jika tidak ada tindakan tegas dan kejelasan sampai waktu 1×24 jam,”tegas Abidin.(Cep/fs)
Komentar