BANDUNG-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Nur Sricahyawijaya, S.H.,M.H., menjelaskan, terkait laporan pengaduan (lapdu) masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam penetapan dan realisasi tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun 2025, masih dalam tahap telaahan oleh tim.
Hal itu dinyatakan Kasi Penkum, ketika dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM, melalui sambungan WhatsApp (WA), Senin (6/4/2026).
“Kami (kejati-red) sedang berposes terhadap lapdu tersebut dan tim sedang melakukan telaahan,”terang Nur.
Menurutnya, sampai saat ini, pihaknya belum dapat menyebutkan penanganan perkara akan dilakukan langsung oleh Kejati Jabar atau kemudian ditangani kejaksaan negeri setempat (Kejari Kuningan-red).
“Soal itu belum dapat disampaikan, namun yang jelas kami tengah berproses pada penelaahan lapdu terlebih dulu,”ujar Kasi Penkum ini.
Terpisah, salah seorang warga Kabupaten Kuningan, Drs. M Rahmat Hardiana, menyampaikan harapan, agar upaya hukum dapat terus ditempuh, jika pihak penyidik khususnya Kejati Jabar yang menerima lapdu tersebut dapat menemukan peristiwa pidana dalam pusaran persoalan dimaksud serta menemukan kerugian negara yang ditimbulkan.
“Kami masyarakat menaruh harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, dapat memimpin dan menempuh penanganan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”pungkasnya.
Sebagai informasi, Senin (9/3/2026) lalu telah masuk laporan pengaduan (lapdu) masyarakat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat. Lapdu tersebut berisi dugaan tindak pidana korupsi dalam penetapan dan realisasi tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2025. Dalam pelaporan disampaikan estimasi pembayaran keuangan negara bagi tunjangan dimaksud. Untuk satu bulan ditaksir antara 3 sampai 3,5 milyar rupiah. Sehingga untuk satu tahun anggaran yang dikeluarkan negara bisa mencapai sekitar 36 sampai 42 milyar rupiah. (Cep/fs)







Komentar