JAKARTA – Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga martabat perempuan, kejujuran informasi, serta tata kelola organisasi yang bertanggung jawab. Berpegang teguh pada mandat Kongres XXVI Tahun 2024, Kowani memandang bahwa segala perbedaan pandangan wajib diselesaikan secara objektif melalui dokumen, pemeriksaan yang adil, serta penghormatan terhadap hak seluruh pihak.
Pernyataan tegas ini disampaikan merespons opini publik bernarasi “Ketika Perempuan Indonesia Dijaga Tentara Vietnam”, yang dinilai menyudutkan dan merugikan nama baik Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto, S.H.
Nannie Hadi Tjahjanto secara tegas menolak penggambaran dirinya sebagai pihak yang menghendaki kerugian bagi Indonesia demi kepentingan jabatan. Ia menilai narasi tersebut menyesatkan dan meminta agar tanggapannya disampaikan secara utuh kepada publik.
“Saya menilai tulisan ini menambah sederet dugaan pelanggaran yang saya persoalkan, termasuk dugaan penyebaran fitnah dan berita bohong. Saya terbuka terhadap kritik dan meminta setiap tuduhan diuji dengan bukti, konteks utuh, dan kesempatan memberikan penjelasan,” tegas Nannie, melalui rilis yang diterima POSKOTAONLINE.COM, Minggu (8/11/2026).
Kowani menyoroti bahwa tuduhan terkait intimidasi, ancaman karier diplomat, hingga tekanan terhadap panitia harus dijelaskan secara spesifik berdasarkan bukti autentik. Penafsiran subjektif penulis mengenai motif pribadi tidak serta-merta dapat disamakan dengan fakta atau kutipan ucapan yang dapat dibuktikan keabsahannya.
Terkait prosedur pengamanan acara, Kowani menegaskan bahwa narasi tersebut harus dikonfirmasi langsung kepada pihak penyelenggara atau instansi berwenang. Nannie juga menyatakan penghormatan penuhnya kepada pihak KBRI, para diplomat, tuan rumah Vietnam, serta mitra ACWO.
Dalam aspek internal organisasi, Kowani memaparkan bahwa persoalan administrasi memerlukan telaah dokumen yang cermat. Salinan surat Putri Narpowandawa Karaton Surakarta Hadiningrat bertanggal 11 September 2025 memuat evaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal serta rekomendasi pembenahan. Di sisi lain, naskah sanggahan tertanggal 7 November 2026 atas Surat Nomor 259/Kowani/X/2026 mengangkat keberatan seputar keabsahan mandat, forum, kuorum, hingga proses pergantian kepengurusan.
Terkait administrasi hukum pada Kementerian Hukum, profil yang memuat perubahan tahun 2025 perlu dicocokkan secara presisi dengan salinan keputusan bertanggal 29 Oktober 2026. Dewan Pimpinan Kowani telah meminta penegasan tertulis dari Kementerian Hukum mengenai keputusan yang berlaku, lampiran, riwayat perubahan, serta pihak yang sah mewakili organisasi.
Atas dasar itu, Kowani menuntut pihak-pihak terkait untuk memeriksa ulang sumber informasi, memuat tanggapan secara proporsional, mencabut informasi yang terbukti keliru, serta menyampaikan permohonan maaf dan pemulihan nama baik secara terbuka.
Di tengah dinamika yang ada, Kowani tetap fokus melangkah menyongsong 100 Tahun Kowani pada 2028. Pengabdian organisasi diarahkan pada penguatan kaderisasi dan estafet kepemimpinan memasuki abad kedua perjuangan perempuan Indonesia.
Melalui program nyata seperti 1.000 Profesi, 1.000 Sertifikasi, dan 1.000 Solusi, Kowani berkomitmen menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sebagai Ibu Bangsa, Kowani mendorong aksi terpadu bersama organisasi anggota dan jejaring hingga akar rumput untuk mempercepat pelaksanaan Asta Cita, pencapaian SDGs, serta pemenuhan komitmen CEDAW. Peran strategis ini menempatkan Ketahanan Keluarga sebagai garda terdepan peradaban bangsa, termasuk menyukseskan gerakan Kowani Goes to UNESCO Memory of the World dan Tempe Goes to UNESCO.
“Menghadapi sederet tuduhan yang saya yakini sebagai fitnah, saya tetap berikhtiar dengan bukti, kesabaran, dan doa. Saya percaya, ada masanya Allah Swt menunjukkan kebenaran. Mari menjaga adab, menghormati martabat sesama, dan melanjutkan pengabdian dengan jujur serta bertanggung jawab,” tutup Nannie. (*/aga)
Komentar