JAKARTA — Pemerintah tidak main-main dalam menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam Rapat Koordinasi Khusus yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) H. Dudung Abdurachman, pemerintah mengumumkan rekomendasi pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan perkebunan sawit yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Langkah ini diambil setelah aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait merampungkan evaluasi menyeluruh serta investigasi lapangan terhadap kepatuhan korporasi di berbagai daerah rawan.
Tiga Klaster Penindakan Tegas
Dalam paparannya, Menko Polkam merinci bahwa 11 perusahaan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga klaster penindakan berdasarkan tingkat pelanggaran dan kondisi di lapangan, yakni:
1. Klaster Pertama (Pencabutan HGU Seluruhnya):
Mencakup 3 perusahaan yang HGU-nya dicabut secara menyeluruh, yaitu PT MIB (Kabupaten Banjar, Kalsel) seluas ±4.000 hektare, PT RKA (Kabupaten Melawi, Kalbar) seluas ±11.558 hektare, serta PT SKM (Kabupaten Ketapang, Kalbar) seluas ±5.355 hektare dan ±2.360,81 hektare.
Pencabutan ini diputuskan karena tingkat kebakaran di wilayah tersebut melampaui 50%, terjadi berulang, tidak memiliki sarana mitigasi, serta melanggar diktum ketentuan waktu pemberian hak.
2. Klaster Kedua (Pengambilalihan Aset oleh Negara):
Melibatkan 1 perusahaan, yakni PT SP LT (Kabupaten Kubu Raya, Kalbar) seluas ±2.300 hektare, karena masa HGU perusahaan tersebut telah habis sejak tahun 2020 dan kini diambil alih oleh negara.
3. Klaster Ketiga (Evaluasi Izin Usaha Perkebunan / IUP):
Melibatkan 3 perusahaan (PT ANI di Kab. Landak, PT BOS di Kab. Kapuas Hulu, dan PT AIR di Kab. Ketapang) yang mengantongi IUP namun HGU-nya tidak kunjung terbit serta tidak aktif beroperasi, sehingga izinnya direkomendasikan untuk dievaluasi bersama Menteri Pertanian dan Pemda setempat.
Selain itu, terdapat 1 perusahaan dengan pencabutan sebagian (PT SAE di Landak seluas ±1.510 hektare) karena tingkat kebakaran di bawah 50%, serta 3 perusahaan lainnya (PT STP, PT API, dan PT CMS) yang saat ini masih dalam tahap pendalaman serta inspeksi fisik mendalam.
Sanksi Administratif hingga Penegakan Hukum Pidana
Pemerintah mencatat bahwa sepanjang tahun 2026, sinergi antara Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung telah menghasilkan 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan serta 93 SPDP terhadap korporasi.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengenakan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum (5 pencabutan, 19 pembekuan, dan 8 teguran tertulis/paksaan pemulihan), dengan 120 subjek hukum lainnya dalam proses penanganan tindak pidana.
”HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegas Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) H. Dudung Abdurachman di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dukungan Lintas Sektor dan Evaluasi Keselamatan Operasional
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Kepala Badan Gizi Nasional (Jampidsus/perwakilan terkait)
Wakil Menteri Pertanian
Wakil Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan
Wakil Menteri Lingkungan Hidup
Kepala Staf Teritorial TNI (Aster TNI)
Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Selain penindakan karhutla, pemerintah juga menyoroti aspek keselamatan personel di lapangan menyusul insiden jatuhnya helikopter penanggulangan karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, yang merenggut nyawa almarhum Yayan Supyan Suri pada 8 November 2026, serta musibah penerbangan TNI sebelumnya. Ke depan, pemerintah akan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan water bombing dan penerbangan pendukung di berbagai titik rawan.
Pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh hanya bersifat memadamkan api semata, melainkan harus memastikan efek jera yang nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahunnya. (aga/fs)
Komentar